Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2022, 06:31 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, mengaku tak menemui banyak kendala teknis pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Hal ini ia sampaikan ketika meninjau helpdesk Sipol KPU pada Kamis (28/7/2022).

"Dari kunjungan hari ini, alhamdulillah kalau dilihat dari proses yang sedang berjalan, kendala teknis tidak terlalu banyak," kata Lolly kepada wartawan, Kamis.

"Artinya, setelah dicek, ternyata partai politik konsultasinya lebih pada muatan bagaimana melakukan upload data. Soal bagaimana server aplikasi Sipol-nya tidak terlalu bermasalah. Bahkan sampai hari ini katanya lancar saja," ujarnya.

Baca juga: Terima Akses Sipol dari KPU, Bawaslu Bakal Awasi Pendaftaran Partai Politik

Kunjungan ke KPU, kata Lolly, guna memastikan bagaimana proses pengumuman pendaftaran yang besok akan dilangsungkan tidak ada kendala.

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 sendiri akan dibuka 1 Agustus dan ditutup 14 Agustus 2022 pukul 24.00.

"Kami ingin melihat bagaimana helpdesk KPU RI ini bekerja untuk melakukan pelayanan terhadap partai politik calon peserta pemilu, termasuk untuk mengecek apakah ada kendala-kendala yang itu muncul dalam proses mereka meng-upload data dan lain sebagainya," jelasnya.

Sementara itu, Bawaslu juga telah menerima akses Sipol dari KPU.

Baca juga: KPU Akan Berikan Akses Sipol untuk Bawaslu

Lolly menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawasi proses pendaftaran partai politik.

"Akses pembacaan sudah diberikan KPU. Kita sudah menerima untuk akun Sipol yang akan digunakan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota," kata Lolly.

"Tentu saja proses pengawasan akan kita lakukan. Dalam konteks kerja-kerja selama masa pendaftaran maka pengawasan akan dilakukan secara melekat," lanjutnya.

Lolly menambahkan, pihaknya juga bakal memeriksa apakah Sipol bisa mengidentifikasi kegandaan data secara otomatis.

Namun, hal ini baru dapat dilakukan ketika tahapan verifikasi administrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Nasional
Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Nasional
Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Nasional
Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Nasional
Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com