Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Helpdesk Sipol KPU, Bawaslu Tak Temui Banyak Kendala Teknis

Kompas.com - 29/07/2022, 06:31 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, mengaku tak menemui banyak kendala teknis pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Hal ini ia sampaikan ketika meninjau helpdesk Sipol KPU pada Kamis (28/7/2022).

"Dari kunjungan hari ini, alhamdulillah kalau dilihat dari proses yang sedang berjalan, kendala teknis tidak terlalu banyak," kata Lolly kepada wartawan, Kamis.

"Artinya, setelah dicek, ternyata partai politik konsultasinya lebih pada muatan bagaimana melakukan upload data. Soal bagaimana server aplikasi Sipol-nya tidak terlalu bermasalah. Bahkan sampai hari ini katanya lancar saja," ujarnya.

Baca juga: Terima Akses Sipol dari KPU, Bawaslu Bakal Awasi Pendaftaran Partai Politik

Kunjungan ke KPU, kata Lolly, guna memastikan bagaimana proses pengumuman pendaftaran yang besok akan dilangsungkan tidak ada kendala.

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 sendiri akan dibuka 1 Agustus dan ditutup 14 Agustus 2022 pukul 24.00.

"Kami ingin melihat bagaimana helpdesk KPU RI ini bekerja untuk melakukan pelayanan terhadap partai politik calon peserta pemilu, termasuk untuk mengecek apakah ada kendala-kendala yang itu muncul dalam proses mereka meng-upload data dan lain sebagainya," jelasnya.

Sementara itu, Bawaslu juga telah menerima akses Sipol dari KPU.

Baca juga: KPU Akan Berikan Akses Sipol untuk Bawaslu

Lolly menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawasi proses pendaftaran partai politik.

"Akses pembacaan sudah diberikan KPU. Kita sudah menerima untuk akun Sipol yang akan digunakan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota," kata Lolly.

"Tentu saja proses pengawasan akan kita lakukan. Dalam konteks kerja-kerja selama masa pendaftaran maka pengawasan akan dilakukan secara melekat," lanjutnya.

Lolly menambahkan, pihaknya juga bakal memeriksa apakah Sipol bisa mengidentifikasi kegandaan data secara otomatis.

Namun, hal ini baru dapat dilakukan ketika tahapan verifikasi administrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com