Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Brigita Manohara Datang ke KPK Serahkan Bukti Aliran Dana dari Bupati Mamberamo Tengah

Kompas.com - 29/07/2022, 17:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presenter televisi swasta Brigita Manohara mengaku mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melengkapi berkas dan bukti aliran dana dari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).

Sebagaimana diketahui, Ricky merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah. Saat ini ia menyandang status buron.

“Tadi saya memenuhi panggilan KPK untuk menyerahkan bukti dan termasuk melengkapi berkas acara penyidikan untuk empat tersangka yang sama,” kata Brigita saat ditemui awak media di KPK, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Brigita Manohara Serahkan Uang Rp 480 Juta dari Buron KPK

Brigita mengaku tidak mengingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik.

Ia hanya menyatakan bahwa dokumen dan barang bukti tersebut terkait uang Rp 480 juta yang telah ia serahkan ke KPK.

Menurut Brigita, uang sebanyak Rp 480 juta tersebut sudah termasuk pemberian berupa barang dari Ricky.

“Hanya melengkapi berkas sama menyerahkan bukti yang kemarin aku sudah sampaikan bahwa aku sudah sampaikan seluruh uang dan juga barang yang diduga merupakan hasil korupsinya RHP,” ujar Brigita.

Sebelumnya, Brigita Manohara mengaku menerima uang dari Ricky Ham Pagawak.

Menurutnya, uang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas profesinya sebagai wartawan.

Baca juga: KPK Akan Analisis Aliran Dana yang Diterima Brigita Manohara

Selain itu, Brigita juga mendapat uang karena menjadi konsultan komunikasi pribadi Ricky.

Pernyataan tersebut Brigita sampaikan setelah menjalani pemeriksaan pertama kali pada 25 Juli.

Pada 26 Juli, Brigita kemudian menyerahkan ikan uang dari Ricky ham Pagawak yang disinyalir berasal dari tindak pidana korupsi ke rekening KPK.

Plt Juru Bicara KPK menyatakan pihaknya akan menganalisa uang tersebut dan mengkonfirmasinya dengan para tersangka dan saksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com