Butuh Kerelaan Cak Imin Seandainya Prabowo Tak Tunjuk Dia Jadi Cawapres...

"PKB tentu mengharapkan nama Cak Imin sebagai cawapres," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: PKB Disarankan Bikin Konvensi untuk Cari Calon Wapres Pendamping Prabowo

Umam berpandangan, Gerindra hingga kini masih ragu untuk mengusung Muhaimin sebagai cawapres Prabowo.

Sebabnya, bukan hanya elektabilitas Wakil Ketua DPR itu yang masih rendah. Tapi, ada figur lain selain Imin yang dinilai lebih mampu menguasai suara warga Nahdliyin di PKB.

Sosok tersebut merupakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Oleh karenanya, lanjut Umam, alih-alih Imin, Gerindra lebih mempertimbangkan Khofifah untuk disandingkan dengan Prabowo di pemilihan presiden mendatang.

"Di sisi lain, ada elemen di lingkaran inti Gerindra yang mengharapkan nama Khofifah sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 mendatang," tuturnya.

Umam berpendapat, Gerindra sebenarnya hendak menyasar basis pemilih loyal Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di kalangan ibu-ibu.

Kalangan Nahdliyin ini umumnya tergabung dalam jaringan Muslimat, Fatayat, maupun alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berasal dari akar kultural Nahdliyin.

Gerindra berharap mendapatkan dukungan dari basis pemilih loyal NU untuk menggantikan hilangnya suara basis pemilih Islam di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera yang selama ini menopang partai berlambang burung Garuda itu.

"Karena itu, yang diinginkan Gerindra adalah mendapatkan nama cawapres yang benar-benar bisa mengonsolidasikan basis suara Nahdliyin," ucap Umam.

Menurut Umam, Gerindra telah berhitung bahwa salah satu faktor kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 karena terjadinya defisit dukungan di wilayah Jawa Timur.

Oleh karenanya, penguasaan wilayah tersebut diharapkan mampu mendorong kemenangan Prabowo di pilpres mendatang.

Baca juga: PKB Klaim Komunikasi dengan PKS dalam Koalisi Semut Merah Masih Baik

Namun demikian, Umam menyebut, upaya menyandingkan Prabowo-Khofifah berpotensi terganjal oleh sejumlah realitas politik.

Pertama, Khofifah tidak memilik rumah politik yang jelas. Kendati punya kedekatan sejarah dengan partai Islam seperti PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Menteri Sosial itu justru diusung oleh Demokrat dan Golkar di Pilkada Jatim 2018.

Selain itu, lanjut Umam, PKB sebagai partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra, diprediksi akan terus menawarkan nama Imin sebagai cawapres.

Untuk itulah, butuh kerelaan Imin untuk menyerahkan kursi calon wakil presiden ke sosok lain seandainya kelak dia tak dipilih Prabowo.

"Proses penggantian nama Cak Imin ke Khofifah memang tetap bisa terjadi, jika PKB sendiri membanderol 'harga dukungan' tinggi melalui skema politik transaksional dengan menjual basis dukungan politiknya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.