Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 28 Juli: Kasus PMK di Indonesia Bertambah 8.144, Tersebar di 273 Daerah

Kompas.com - 28/07/2022, 21:26 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merilis data penambahan kasus PMK.

Menurut data, per Rabu (27/7/2022), kasus baru PMK mencapai 8.144 kasus dalam 24 jam.

Dari penambahan kasus baru tersebut, secara kumulatif kasus PMK di Indonesia kini mencapai 438.315 yang tersebar di 273 kabupaten/kota di 22 provinsi.

Adapun mayoritas kasus PMK dialami sapi 421.316, kerbau 12.241, domba 1.589, kambing 3.122, dan babi 47 ekor.

Baca juga: Pemerintah Minta Peternak Waspadai Oknum yang Manfaatkan Wabah PMK untuk Keuntungan Pribadi

Dari angka kumulatif kasus tersebut, 225.875 kasus dinyatakan sembuh, 201.442 masih belum sembuh, 4.233 mati, dan 6.765 potong bersyarat.

Adapun kasus aktif tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur dengan 93.375. Disusul Aceh 27.314 kasus dan Jawa Tengah 21.008 kasus.

Sedangkan angka kasus sembuh urutan tertinggi di Provinsi Jawa Timur 72.348 kasus, Nusa Tenggara Barat 67.312 kasus dan Jawa Barat 35.156 kasus.

Baca juga: 95 Ekor Hewan Ternak di Makassar Dipotong Paksa karena Positif PMK

Untuk kasus kematian tertinggi berada di Jawa Barat 1.806 kasus, Jawa Timur 1.519 kasus dan Jawa tengah 245 kasus.

Pemerintah juga mengupayakan vaksinasi untuk hewan ternak yang rentan terpapar PMK. Per 27 Juli hewan ternak yang sudah divaksinasi sebanyak 746.243 ekor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com