Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus PMK Tercatat di 265 Daerah, Bertambah 2 Kabupaten/kota

Kompas.com - 26/07/2022, 20:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan, hingga saat ini belum ada penambahan jumlah provinsi yang tertular penyakit kuku dan mulut (PMK).

Berdasarkan data pemerintah hingga Selasa (26/7/2022), penularan PMK masih berada di 22 provinsi.

"Berdasarkan data yang telah dihimpun per hari ini, jumlah provinsi tertular PMK adalah sebanyak 22 provinsi. Kabar baiknya angka ini tak bertambah dari minggu lalu," ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring pada Selasa.

Baca juga: Khawatir Bocor, Ganti Rugi PMK Diusulkan Bukan Uang, melainkan Hewan Ternak

"Yang artinya selama satu minggu terakhir, kita berhasil mempertahankan 15 provinsi agar tetap hijau. Upaya kita untuk menjaga 15 provinsi harus terus kita jaga dan tingkatkan," tegasnya.

Meski demikian, Wiku mengungkapkan terdapat penambahan dua kota yang tertular PMK.

Keduanya yakni Bandar Lampung dan Bengkulu.

Sehingga saat ini total terdapat 265 kabupaten/kota yang tertular penyakit tersebut.

Oleh karenanya, Wiku menuturkan dalam mencegah penyebaran virus PMK ke wilayah lainnya pemotongan bersyarat menjadi satu upaya yang terbaik.

Dia menjelaskan, berdasarkan data yang dapat diamati di Bali dan Kalimantan Tengah keduanya memiliki persentase ternak yang dipotong bersyarat cukup tinggi dibandingkan jumlah hewan yang sakit.

"Yaitu 99, 46 persen terhadap 551 kasus dan 46,98 persen terhadap 645 kasus," tutur Wiku.

Baca juga: PMK Mulai Merebak di Luwu, 30 Ekor Kerbau Sudah Terjangkit

"Daerah yang sejak awal telah menggencarkan pemotongan bersyarat bagi ternak yang terinfeksi teramati dapat menekan kasus PMK lebih baik dibandingkan daerah yang tidak menggencarkan pemotongan bersyarat di awal merebaknya kasus," jelasnya.

Oleh karenanya Wiku mengimbau agar pemotongan bersyarat dapat dicontoh oleh daerah lain dalam konteks pengendalain wabah PMK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com