Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Minta Masyarakat Tak Khawatir Berlebihan Terkait Wabah PMK

Kompas.com - 27/07/2022, 14:32 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) meminta agar masyarakat tak khawatir berlebihan terkait wabah PMK.

Karena dengan penanganan yang benar, PMK bisa terkendali.

"Masyarakat diharapkan tidak khawatir berlebihan, dengan penanganan yang tepat PMK dapat disembuhkan," ujar koordinator Tim Pakar dan Penanganan PMK Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Selain itu, Wiku meminta agar peternak proaktif melaporkan kepada petugas jika mendapati gejala PMK pada ternak mereka.

Baca juga: Kasus PMK Tercatat di 265 Daerah, Bertambah 2 Kabupaten/kota

Dengan melaporkan ternak yang terpapar PMK, petugas bisa segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan.

Wiku juga menyebut, penanganan PMK sangat penting karena wabah tersebut berdampak sangat besar pada perekonomian nasional.

Banyak peternak yang penghasilannya bergantung pada hewan harus terguncang karena wabah ini semakin meluas.

"Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus peduli akan wabah PMK ini dan turut serta dalam mencegah penyebaran penyakit ini," kata Wiku.

Di sisi lain, Wiku juga meminta agar para petugas Satgas PMK di daerah bisa memperketat pengawasan pengendalian PMK.

Agar tidak terjadi kasus pengambilan keuntungan pribadi di tengah penanganan PMK seperti menakut-nakuti peternak dengan tujuan membeli hewan ternak dengan harga murah.

Baca juga: Dari 16.022 Kasus PMK di Lombok Barat, 14.460 Sapi Diklaim Sudah Sembuh

"Kami memohon kepada Satgas Pengendalian PMK di daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk selalu memperketat pengawasan, dan penertiban pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari situasi wabah PMK ini," ujar Wiku.

Data per 26 Juli 2022, kasus PMK di Indonesia sudah menyebar di 269 Kabupaten/Kota di 22 provinsi.

Dari sejumlah wilayah tersebut ditemukan 427.132 kasus PMK dengan rincian 411.331 sapi, 11.280 kerbau, 1.504 domba, 2.970 kambing, dan 47 babi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com