Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kasus Maming, PBNU: Kami Hormati Proses Hukum

Kompas.com - 28/07/2022, 16:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan atas kasus dugaan suap yang menjerat Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming.

Ketua PBNU Bidang Keagamanaan Ahmad Fahrurrozi mengatakan, Maming telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bendahara Umum.

"PBNU menghormati proses hukum yang berjalan," kata Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: PBNU Nonaktifkan Maming Setelah Praperadilannya Ditolak

Fahrur mengatakan, untuk sementara ini, tugas dan kerja-kerja Maming di PBNU ditangani oleh Wakil Bendahara Umum. PBNU akan menggelar rapat guna memilih pengganti Maming.

Fahrur juga mengatakan bahwa PBNU hanya menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi Maming selama proses praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Setelah praperadilan tersebut berakhir, Maming menunjuk kuasa hukumnya sendiri.

"Selanjutnya ya terserah tim pengacara beliau," kata Fahrur.

Sebelumnya, Mardani H Maming menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan sebagai buron.

Maming dinilai tidak kooperatif karena tidak memenuhi panggilan penyidik hingga dua kali, yakni tanggal 14 dan 21 Juli.

Baca juga: PBNU Nonaktifkan Maming Setelah Praperadilannya Ditolak

Pada panggilan pertama, kuasa hukum Maming meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan praperadilan masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Menanggapi hal itu, KPK menyatakan praperadilan hanya menguji aspek formil. Sementara itu, subtansi perkara Maming tetap diperiksa komisi antirasuah.

Maming kemudian dijemput paksa pada 25 Juli tetapi ia tidak ditemukan di apartemennya. Pada 26 Juli, KPK kemudian menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Maming.

Saat tiba di KPK hari ini, Maming mengaku bingung terhadap penetapan DPO yang diterbitkan KPK.

Sebab, pihaknya telah melayangkan surat pada 25 Juli berisi kesanggupan menemui penyidik tanggal 28 Juli.

Baca juga: Maming Serahkan Diri, KPK: Kita Beri Kesempatan yang Sama

Adapun Maming diduga menerima suap dengan jumlah lebih dari Rp 104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2021.

Ia juga diduga mendapat biaya dan fasilitas membangun beberapa perusahaan setelah memberikan izin pertambangan dan produksi batubara ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com