Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Bantah Gugat Presidential Threshold 20 Persen karena Sulit Cari Koalisi

Kompas.com - 26/07/2022, 22:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan keputusan partainya untuk menggugat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen dan suara nasional 25 persen bukan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Syaikhu mengatakan, penerapan presidential threshold 20 persen menimbulkan perpecahan di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019.

"Kalau ini tetap dipertahankan seperti ini, maka yang akan terjadi masyarakat kita semakin terbelah," ujar Syaikhu dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Tak Mau Buru-buru Berkoalisi, PKS: Nikmati Saja, Kapan Indah pada Waktunya

 

Syaikhu menjawab pertanyaan apakah PKS sulit mencari koalisi di 2024 sehingga mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen.

Adapun suara PKS di Pileg 2019 hanya 8,21 persen, sehingga membutuhkan partai lain untuk membentuk koalisi agar dapat mengajukan calon presiden.

Syaikhu berharap, Pemilu 2024 menghadirkan banyak pasangan calon presiden-wakil presiden.

"Kita ikhtiar mudah-mudahan polarisasi ini semakin terurai. Apalagi kalau ada tiga, empat pasangan capres, sehingga tidak sekeras dua kandidat saja," tuturnya.

Baca juga: Hakim MK Pertanyakan Alasan PKS Uji Materi soal Presidential Threshold 20 Persen

Syaikhu mengatakan, banyaknya opsi pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024 menjadi alasan di balik PKS menggugat presidential threshold 20 persen.

Sementara itu, kata Syaikhu, PKS turut berharap agar partai lain ikut menggugat presidential threshold 20 persen.

"Mungkin setelah PKS mengajukan, mudah-mudahan partai lain ikut mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 222 ini," imbuh Syaikhu.

PKS mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Jubir PKS: Komunikasi Kami dengan Demokrat dan Nasdem Lebih Maju

Gugatan ini terkait ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Permohonan uji materi ini dilayangkan PKS dengan dua pemohon. Pemohon pertama adalah DPP PKS diwakili Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekjen Aboe Bakar Al Habsyi.

Sementara itu, pemohon kedua adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Syaikhu berharap agar MK memutus Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional bersyarat.

Syaikhu mengatakan gugatan dilakukan PKS untuk memperbaiki kondisi bangsa. Sebab, keberadaan presidential threshold 20 persen telah membuat jumlah kandidat yang dapat berkontestasi pada pilpres terbatas.

Baca juga: Jubir PKS: Komunikasi Kami dengan Demokrat dan Nasdem Lebih Maju

Hal ini pun telah dibuktikan pada saat pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, di mana hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.