Hakim MK Pertanyakan Alasan PKS Uji Materi soal "Presidential Threshold" 20 Persen

Kompas.com - 26/07/2022, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Sebab, PKS menjadi salah satu partai yang ikut membahas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kala itu.

"Ada lagi hal yang perlu dikuatkan dalam kedudukan hukum bahwa partai PKS ini adalah partai yang turut serta dalam proses pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Enny dalam sidang virtual, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Ajukan Uji Materi Terkait Presidential Threshold, PKS: Untuk Perbaiki Bangsa

Selain itu, Enny menyampaikan, PKS menjadi partai yang ikut pemilu dengan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia meminta PKS membangun argumentasi terkait hal tersebut, mengingat PKS pernah ikut membahas pasal yang digugat.

"Dalam sekian putusan MK terkait partai politik yang telah membahas UU itu sendiri, bahkan menggunakannya dalam proses pemilihan umum, kemudian dia mempersoalkan terkait dengan UU tersebut," tutur dia.

Enny pun mempersilakan PKS agar membangun argumentasi yang kuat untuk menggugat presidential threshold 20 persen.

Adapun PKS ingin presidential threshold diubah menjadi 7-9 persen.

PKS menilai, presidential threshold 20 persen membuat pilihan calon presiden dan wakil presiden menjadi terbatas.

"Silakan bangun argumentasi yang kuat sehingga ini bisa dipersoalkan," kata Hakim Enny.

Baca juga: Presidential Threshold, Alasan Penerapan dan Potensi Lahirnya Oligarki

PKS mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/7/2022).

Gugatan ini terkait ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Permohonan uji materi ini dilayangkan PKS dengan dua pemohon.

Pemohon pertama adalah DPP PKS diwakili Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekjen Aboe Bakar Al Habsyi. Sementara itu, pemohon kedua adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Syaikhu berharap agar MK memutus Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional bersyarat.

Syaikhu mengatakan, gugatan diajukan PKS untuk memperbaiki kondisi bangsa.

"Karena keterpanggilan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang telah terpecah belah setelah evaluasi terhadap beberapa pilpres terakhir," ujar Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Koalisi Parpol Diprediksi Tak Banyak Berubah meski Uji Materi soal Presidential Threshold Dikabulkan MK

Menurut dia, presidential threshold 20 persen membuat jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang disediakan kepada masyarakat jadi terbatas.

Hal tersebut terbukti dari Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Saat itu, hanya ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kehadiran presidential threshold sejatinya memang memiliki tujuan yang sangat bagus, yakni menguatkan sistem presidential," kata dia.

Syaikhu mengaku penguatan sistem presidential diperlukan.

Akan tetapi, kata Syaikhu, penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat juga tidak boleh dilupakan.

"Angka presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di Pasal 222 ini jelas membatasi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945," ujar Syaikhu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

Nasional
Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Nasional
KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

Nasional
Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Nasional
Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

Nasional
KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

Nasional
KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

Nasional
Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Nasional
Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Nasional
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

Nasional
Serahkan Bantuan Pembangunan 8.100 Rumah Rusak di Cianjur, Jokowi: Nominalnya Ditambah

Serahkan Bantuan Pembangunan 8.100 Rumah Rusak di Cianjur, Jokowi: Nominalnya Ditambah

Nasional
BNPB Berikan Dana Siap Pakai Rp 250 Juta untuk Penanganan Awan Panas Semeru

BNPB Berikan Dana Siap Pakai Rp 250 Juta untuk Penanganan Awan Panas Semeru

Nasional
Ismail Bolong Jadi Tersangka Terkait Izin Tambang di Kaltim

Ismail Bolong Jadi Tersangka Terkait Izin Tambang di Kaltim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.