Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tahan Dirut Anak Perusahaan PT Summeracon Agung Tbk terkait Suap Eks Wali Kota Yogyakarta

Kompas.com - 22/07/2022, 19:47 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT Java Orient Properti (JOP), anak perusahaan PT Summarecon Agung Tbk bernama Dandan Jaya Kartika.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan Dandan ditahan terkait kasus dugaan suap yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

“Pada proses penyidikan perkara tersebut, kami juga telah menetapkan dan hari ini mengumumkan tersangka Dandan Jaya Kartika, Direktur Utama PT Java Orient Properti,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: KPK Duga PT Summarecon Agung Siapkan Dana Khusus demi Perlancar Izin dari Pemkot Yogyakarta

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan empat tersangka lain yang telah ditahan lebih dulu.

Mereka adalah mantan Walikota Yogyakarta 2017-2022 Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana.

Kemudian, sekretaris pribadi sekaligus ajudan Haryadi Suyuti bernama Triyanto Budi Yuwono. KPK juga menahan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono.

Karyoto mengatakan selama 20 hari ke depan Dandan akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK Pomdam Jaya Guntur.

Baca juga: Para Petinggi Summarecon Agung Tbk Dipanggil KPK

“Dimulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022,” ujar Karyoto.

Diduga suap izin apartemen

Lebih lanjut, Karyoto menjelaskan duduk perkara dugaan suap tersebut. Menurutnya, sekitar 2019 Dandan bersama Oon mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Walikota Yogyakarta saat itu, Haryadi Suyuti.

IMB itu diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta terkait pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang bertempat di kawasan Cagar Budaya, Malioboro.

Proses pengajuan izin itu sempat terhambat karena persoalan dokumen yang belum lengkap. Permohonan izin kemudian kembali diajukan pada 2021.

Baca juga: 5 Petingginya Dipanggil KPK, PT Summarecon Agung Tbk Buka Suara

“Agar proses pengajuan permohonan tersebut lancar, Oon dan Dandan diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti,” ujar Karyoto.

Oon dan Dandan kemudian diduga memberikan satu unit sepeda berharga puluhan juta rupiah, beberapa barang mewah lain, dan uang tunai Rp 50 juta.

Setelah itu, Haryadi memerintahkan bawahannya, Kepala Dinas PUPR untuk menerbitkan IMB Royal Kedhaton.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com