Jokowi Teken Inpres 5/2022, Ibu Hamil yang Kurang Mampu Dapat Jaminan Persalinan

i. melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan dan realisasi anggaran program Jampersal kepada Kemenko PMK.

Kemudian Mendagri diinstruksikan untuk:

a. memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil dan keluarganya.

b. menyediakan akses data penduduk berbasis NIK untuk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jampersal.

c. menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk mengusulkan peserta Program Jampersal yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: ICW Sesalkan Jokowi Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri Lili

d. menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam mendukung Program Jampersal.

Kepada Mensos, presiden meminta dilakukan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penetapan peserta program Jampersal sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan secara berkala.

Mensos juga diminta melakukan penetapan peserta program Jampersal sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan usulan Kemenkes dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi selanjutnya ditujukan kepada Direksi BPJS Kesehatan, yaitu untuk:

a. memastikan status kepesertaan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memperoleh manfaat program Jampersal belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Bertemu Aktivis 98, Jokowi Bahas Situasi Ekonomi hingga Isu Agraria

b. melakukan verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yarrg belum memiliki kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. menyampaikan hasil verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang belum memiliki kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kemenkes.

d. menyampaikan data peserta penerima manfaat program Jampersal kepada pemerintah daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi pendaftaran sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional segmen PBI Jaminan Kesehatan atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III.

e. melakukan interkoneksi sistem informasi verifikasi tagihan klaim program Jampersal dengan sistem informasi Kemenkes.

f. melaporkan secara berkala hasil verifikasi program Jampersal kepada Kemenko PMK.

Baca juga: Jokowi Teken Inpres, Kepala Daerah Ditugaskan Masukkan Ibu Hamil dan Bayi Kategori Miskin ke Program Jaminan Persalinan