KIB Disebut Bakal Bentuk Tim untuk Bahas Mekanisme Penentuan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan membentuk tim untuk membahas mekanisme penentuan calon presiden yang akan diusung.

"Akan ada tim nanti yang ditugaskan oleh masing-masing ketua umum partai untuk duduk merumuskan berbagai hal tadi, termasuk bagaimana mekanisme kita membicarakan, menghadirkan capres cawapres dari KIB," kata Melki dalam acara diskusi bertajuk "Peta Koalisi Pascakelahiran KIB", Jumat (15/7/2022).

Melki menuturkan, masing-masing anggota KIB memiliki mekanisme sendiri untuk menunjuk jagoanya yang akan diusulkan sebagai calon presiden.

Baca juga: Survei LSN: 26,4 Persen Responden Ingin Capres 2024 Berlatar Belakang Militer

Ia mencontohkan, Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional 2021 telah memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada 2024.

"Nantinya kemudian dari semua hasil dari setiap partai ini pasti akan ada waktu di mana juga masing-masing partai akan duduk," ujar Melki.

Melki melanjutkan, KIB masih memiliki waktu yang cukup longgar untuk membicarakan sosok yang akan diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Ia menyebutkan, pengurus ketiga partai dari tingkat elite hingga akar rumput pun telah menjalin komunikasi yang baik, termasuk membahas konsep maupun calon yang diusung.

Baca juga: PDI-P Diprediksi Gabung KIB jika Usung Puan jadi Capres 2024

"Waktu yang longgar ini membuat kami cukup waktu, di level atas membicarakan tentang bagaimana membangun konsepsinya, gagasan tentang power sharing misalnya, kemudian tentu menyepakati bagaimana kita mendesain capres cawapres," kata Melki.

Seperti diketahui, KIB merupakan koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Koalisi ini sudah mengantongi tiket pencalonan presiden karena gabungan perolehan suara ketiga partai telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.