Salin Artikel

KIB Disebut Bakal Bentuk Tim untuk Bahas Mekanisme Penentuan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan membentuk tim untuk membahas mekanisme penentuan calon presiden yang akan diusung.

"Akan ada tim nanti yang ditugaskan oleh masing-masing ketua umum partai untuk duduk merumuskan berbagai hal tadi, termasuk bagaimana mekanisme kita membicarakan, menghadirkan capres cawapres dari KIB," kata Melki dalam acara diskusi bertajuk "Peta Koalisi Pascakelahiran KIB", Jumat (15/7/2022).

Melki menuturkan, masing-masing anggota KIB memiliki mekanisme sendiri untuk menunjuk jagoanya yang akan diusulkan sebagai calon presiden.

Ia mencontohkan, Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional 2021 telah memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada 2024.

"Nantinya kemudian dari semua hasil dari setiap partai ini pasti akan ada waktu di mana juga masing-masing partai akan duduk," ujar Melki.

Melki melanjutkan, KIB masih memiliki waktu yang cukup longgar untuk membicarakan sosok yang akan diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Ia menyebutkan, pengurus ketiga partai dari tingkat elite hingga akar rumput pun telah menjalin komunikasi yang baik, termasuk membahas konsep maupun calon yang diusung.

"Waktu yang longgar ini membuat kami cukup waktu, di level atas membicarakan tentang bagaimana membangun konsepsinya, gagasan tentang power sharing misalnya, kemudian tentu menyepakati bagaimana kita mendesain capres cawapres," kata Melki.

Seperti diketahui, KIB merupakan koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Koalisi ini sudah mengantongi tiket pencalonan presiden karena gabungan perolehan suara ketiga partai telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/15/17363281/kib-disebut-bakal-bentuk-tim-untuk-bahas-mekanisme-penentuan-capres

Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke