Kompas.com - 13/07/2022, 19:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mendesak pemerintah untuk segera melakukan penelitian terkait manfaat ganja sebagai kepentingan pengobatan.

Hal tersebut disampaikan pengacara publik LBHM Maruf Bajammal usai mengikuti sidang pertama sengketa informasi publik terkait keabsahan data larangan ganja sebagai pengobatan oleh pemerintah yang digelar hari ini, Rabu (13/7/2022).

"Pemerintah segera melakukan penelitian terkait pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan, termasuk ganja di Indonesia," ucap Maruf.

Baca juga: Sidang Perdana Sengketa Informasi Publik Terkait Ganja Medis Digelar

Selain itu, LBHM juga menuntut agar Badan Narkotika Nasional (BNN) Polri, dan Kementerian Kesehatan memberikan informasi dan bukti ilmiah apabila masih menolak pemanfaatan ganja medis.

Pemerintah juga diminta mengambil kebijakan pemanfaatan ganja medis untuk kebutuhan masyarakat.

"Kebutuhan akan ganja medis dalam beberapa waktu belakangan ini mendesak diperlukan, setidaknya bagi 3 orang ibu yang mengajukan uji materi UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga bagi Ibu Santi Warastuti yang dalam beberapa waktu belakangan mendapat simpati besar dari publik dalam memperjuangkan pengobatan anaknya dengan ganja medis," kata dia.

Baca juga: Dosen FK Unair Sarankan Hal Ini Sebelum Legalisasi Ganja Medis

Selain desakan, LBHM juga sudah melayangkan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Publik (KIP) sejak 28 September 2020.

Sengketa tersebut saat ini masuk dalam persidangan dan masih dalam tahap pencocokan administrasi antara termohon dan pemohon.

Baca juga: Ganja Medis Tidak Perlu Dilegalisasi, Ini Alasannya Menurut Pakar UGM

Dalam sengketa tersebut, LBHM meminta agar pemerintah bisa membeberkan alasan mereka melarang ganja sebagai pengobatan secara ilmiah.

"Jika penolakan pemerintah tersebut tanpa dilandasi dasar ilmiah yang valid, ini menunjukkan Pemerintah telah bersikap hanya berdasarkan opini dan stigma yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucap Maruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat 'Fit and Proper Test'

Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat "Fit and Proper Test"

Nasional
Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Nasional
Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Nasional
KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Nasional
Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Nasional
Berkas Perkara 'Obstruction of Justice' Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Berkas Perkara "Obstruction of Justice" Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Nasional
Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Nasional
Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.