Tiga Warga Lumajang Jalan Kaki ke Jakarta, Adukan Aktivitas Tambang Pasir yang Ganggu Jalur Lahar Dingin Gunung Semeru

Kompas.com - 12/07/2022, 07:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga warga asal Desa Sumberwuluh, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berjalan sejauh 901 kilometer ke Jakarta.

Ketiganya adalah Supangat (52), Nurkholik (39), dan Masbud (36) yang membawa misi untuk mengadukan aktivitas tambang di wilayahnya yang diduga menjadi penyebab terhambatnya jalur lahar dingin Gunung Semeru.

“Pertambangannya sudah mengkhawatirkan dengan membangun tanggul-tanggul melintang untuk menutup atau menghambat aliran lahar,” sebut Nurkholik ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Ia menyampaikan perusahaan itu adalah CV Duta Pasir Semeru yang telah beroperasi sejak tahun 2015.

Baca juga: Terima Aduan Warga Lumajang Soal Tambang Pasir, Komnas HAM: Kita Tak Ingin Lagi Ada Salim Kancil

Kala itu warga tak pernah resah atas aktivitas tambang yang dilakukan. Namun pada tahun 2019-2020, warga mulai khawatir karena tanggul melintang dibangun di aliran sungai tempat lahar dingin Gunung Semeru melintas.

Keresahan warga, lanjut Nurkholik, terbukti ketika erupsi Semeru terjadi 4 Desember 2021.

“Erupsi datang dan itu mengarah ke dusun kami karena terhambat aliran sungainya. Itulah yang terjadi,” ucap dia.

Nurkholik memaparkan, lahar dingin itu memporak-porandakan 133 rumah di Desa Sumberwuluh dan berdampak pada 113 kepala keluarga.

Berbagai upaya pun telah ditempuh oleh Nurkholik dkk. Mulai dari bertemu dengan Bupati Kabupaten Lumajang, hingga membuat laporan ke Polres Lumajang.

Baca juga: Terima Aduan Warga Lumajang Soal Tambang Pasir, Komnas HAM: Kita Tak Ingin Lagi Ada Salim Kancil

Tak hanya itu, aduan juga telah disampaikan melalui surat pada Kementerian Energi Sumber Daya Alam (ESDM).

“Namun belum ada tindak lanjut sampai saat ini,” kata dia.

Menolak untuk menyerah, Nurkholik lantas menuju Jakarta dengan jalan kaki.

Tujuannya, agar protesnya didengar masyarakat Indonesia dan pemerintah pusat.

“Harapan kami agar segera melakukan penyelidikan. Bagaimana nanti selanjutnya, kami serahkan ke pemerintah pusat,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan akan melakukan pemeriksaan pada berbagai pihak terkait aduan warga Desa Lumajang itu.

Baca juga: Marak Tambang Pasir Ilegal, Bupati Lumajang Akan Bentuk Satgas Pertambangan

Beka ingin semua pihak menjamin kelangsungan hak asasi warga Desa Sumberwuluh.

Ia tak mau tragedi Salim Kancil terulang lagi di Lumajang.

“Kita juga tidak ingin ada lagi kejadian seperti Salim Kancil di Lumajang. Saya kira kejadian Salim Kancil harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” paparnya.

Adapun Salim Kancil dibunuh secara keji 26 September 2015 karena menolak aktivitas tambang pasir di Desa Selo Awar-Awar, kecamatan pasirian, Kabupaten Lumajang.

Salim memperjuangkan keresahan warga Desa Selo Awar-Awar karena merebaknya tambang pasir di wilayah itu.

Aktivitas pertambangan yang masif menyebabkan saluran irigasi rusak, padi tak bisa ditanam akibat air laut menggenangi persawahan karena daerah pesisir terus dieksploitasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.