Kompas.com - 07/07/2022, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Covid-19 buka suara terkait berubahnya level asesmen Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jabodetabek ke level 1 sejak Rabu (6/7/2022), setelah sehari sebelumnya dikategorikan level 2.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander K. Ginting mengatakan, berubahnya level asesmen PPKM di Jabodetabek selang sehari itu disebabkan karena adanya perubahan cara pandang levelisasi.

Baca juga: Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Selama ini, kata dia, levelisasi mengacu pada Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 29 Tahun 2022.

Jika mengacu pada beleid tersebut, seharusnya Jabodetabek masuk kriteria PPKM level 1 sejak awal.

"Dari awal sebenarnya tetap sesuai PPKM level 1 jika kita konsisten kriterianya seperti Inmendagri Nomor 29. Yang terjadi ada perbedaan cara pandang dalam menetapkan levelisasi yang selama ini mengacu Inmendagri Nomor 29," ucap Alexander saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Anies: PPKM Level 1 atau 2, Penularan Covid-19 Akan Terjadi karena Interaksi...

Alexander menjelaskan, dalam Inmendagri Nomor 29, penentuan levelisasi PPKM berdasarkan tiga hal, yakni indikator laju penularan, indikator kapasitas respon, dan capaian vaksinasi.

Indikator laju penularan meliputi kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, dan angka kematian di mana transmisi komunitas dihitung per 100.000 penduduk.

Sementara itu, indikator kapasitas respons dilihat dari testing/angka kasus positif, kontak erat, dan tingkat keterisian tempat tidur (Bed Ocupancy Ratio/BOR) Rumah Sakit (RS).

Kemudian, capaian vaksinasi dilihat dari akselerasi vaksin dasar lengkap (dosis 1 dan dosis 2) sebesar 81.06 persen dan vaksinasi lengkap lansia 67,5 persen.

Di Jabodetabek kata Alexander, hanya angka penularan dan kasus konfirmasi yang meningkat, sedangkan BOR, kasus positif, dan kasus kematian masih rendah.

"Di Jabodetabek ternyata yang tinggi hanya penularan dan kasus konfirmasi karena varian baru BA.4 dan BA.5. Jadi PPKM level 2 Jabodetabek direvisi," jelasnya rinci.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Penerapan PPKM Jabodetabek Kembali ke Level 1 sebagai Langkah yang Tepat

Menurutnya, asesmen level PPKM Jabodetabek tidak bisa ditingkatkan ke level 2 jika hanya karena kasus konfirmasi harian di atas 1000 per hari.

PPKM level 2 Jabodetabek direvisi karena kendati penularan naik, indikator lainnya masih terkendali. Positivity rate di angka 5,2 persen, BOR nasional 2,5 persen, dan kematian 2,58 persen. Apalagi kata dia, Omicron BA.4 dan BA.5 ini tidak sama dengan varian Delta yang menular lebih cepat.

"Memang benar sudah 80 persen lebih kasusnya Omicron BA.4 dan BA.5 yang penularannya cepat, tapi tidak se-virulen Delta, sehingga gambaran awal Juli 2021 dikala kita PPKM darurat tidaklah sama dengan Juli 2022 yang sesungguhnya masih PPKM level 1," sebut Alexander.

Baca juga: Status PPKM Berubah dalam Sehari, Epidemiolog Kritik Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Tak Konsisten

Sebagai informasi, pemerintah mengubah level PPKM di Jabodetabek sehari setelah ditetapkan.

Perubahan level PPKM secara singkat ini, semuanya berdasarkan pada dua Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Pada mulanya, Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 terbit dan mulai diberlakukan 5 Juli -1 Agustus 2022.

Baca juga: PPKM Level 2 Jabodetabek yang Hanya Bertahan 24 Jam, Lalu Direvisi ke Level 1...

 

Di dalam aturan itu, seluruh kota dan kabupaten administratif yang ada di DKI Jakarta masuk dalam level 2 PPKM.

Tetapi, pada Rabu (6/7/2022), aturan terbaru kembali diterbitkan dan diberlakukan, yakni Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022.

Dalam aturan baru ini, seluruh wilayah di DKI Jakarta ditetapkan ada pada level 1 PPKM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.