Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Kompas.com - 05/07/2022, 17:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menambah sentra vaksinasi seiring dengan rencana diwajibkannya vaksinasi dosis ketiga (booster) sebagai syarat perjalanan dan masuk pusat perbelanjaan.

Ahli Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, penambahan sentra vaksinasi itu dilakukan agar masyarakat makin mudah mengakses vaksin Covid-19.

"Harus disertai dengan menambah penyediaan sentra-sentra vaksinasi yang lebih mudah diakses dan juga lebih mudah prosedurnya," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Dicky menuturkan, penambahan sentra vaksinasi merupakan konsekuensi jika pemerintah ingin menerapkan vaksin dosis ketiga sebagai syarat perjalanan.

Baca juga: Akan Jadi Syarat Perjalanan, Warga Serang Ramai-ramai Ikut Vaksinasi Booster

Selain itu, dia meminta pemerintah memperbaiki strategi komunikasi publik terkait Covid-19, baik soal vaksinasi maupun soal perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Dicky beranggapan, strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah acap kali kurang tepat. Perbaikan strategi bertujuan agar masyarakat membangun kesadaran sehingga mau divaksin.

"Seringkali komunikasi yang dipakai tidak membangun kewaspadaan. Ini yang membuat publik jadi lengah dan abai. Dan ini yang harus, menurut saya, diperbaiki. Tentu dengan literasi akan membantu efektivitas dalam pengendalian ataupun mencegah perburukan," benernya.

Lebih lanjut dia menilai, langkah pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan mobilitas masyarakat adalah keputusan tepat. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan memprioritaskan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Pengendalian pandemi Covid-19, kata Dicky, harus mengacu pada prinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi. Pasalnya, dampak infeksi Covid-19 bisa sangat serius dengan tingkat keparahan (long Covid-19) dan kematian yang tinggi.

Terlebih saat ini muncul varian baru Omicron yang gejalanya hampir mirip dengan Delta.

"Ini akan menurunkan kualitas kesehatan di masa depan yang bersangkutan. Artinya saat ini, dengan kehadiran BA.4 dan BA.5 apalagi dengan adanya BA.2.75 yang lebih efektif dalam menginfeksi, menurunkan efikasi dari antibodi, ada potensi keparahan yang juga hampir relatif sama dengan delta. Tentu harus ada penguatan," tutur Dicky.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah berencana memberlakukan booster sebagai syarat perjalanan dan masuk mal. Kebijakan itu meneruskan arahan Presiden Jokowi.

Syarat vaksinasi dosis ketiga ini dinilai sebagai salah satu strategi yang dapat mendongkrak tingkat vaksinasi. Menurut kajian pemerintah, strategi serupa pernah berhasil meningkatkan tingkat vaksinasi dosis kedua.

Baca juga: Rencana Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal

"Bapak Presiden juga sadar bahwa orang Indonesia kadang-kadang ada cara-cara khusus supaya bisa terpacu untuk mau booster. Sama seperti dulu mau divaksinasi orang tua susah sekali, tapi begitu masuk mal mesti divaksinasi, orang tua mau semua," ungkap Budi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, vaksinasi booster juga akan dijadikan syarat perjalanan dengan pesawat terbang. Dia pun menyebutkan, vaksinasi booster ini akan dipakai sebagai syarat perjalanan dengan alat transportasi lain.

"Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk airport disiapkan vaksinasi dosis ketiga," ujar Airlangga dalam konferensi pers PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com