Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/07/2022, 10:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai aparat keamanan, Polri harus semakin siap dalam menghadapi berbagai kejahatan berbasis teknologi. 

Menurut Presiden, Polri seharusnya selangkah lebih maju daripada para pelaku kejahatan.

"Kita harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi," ujar Jokowi dalam sambutannya untuk peringatan ke-76 Hari Bhayangkara yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/7/2022).

Selain itu, presiden juga mengingatkan masih banyak tugas berat lain yang harus diselesaikan Polri. Antara lain soal penanganan pandemi Covid-19 yang masih memerlukan penanganan yang serius.

Baca juga: Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

"Saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19," kata Jokowi.

Presiden pun meminta Polri ikut mewaspadai dampak ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan.

Dalam konteks tersebut Polri harus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Di sisi lain, Presiden turut menegaskan berbagai agenda nasional lain yang juga perlu didukung oleh Polri.

Pertama, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilanjutkan pemindahan ibu kota.

"Adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan. Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waitu," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal. Puncak acara KTT G20 yang akan dilangsungkan di Bali pada November mendatang, akan turut dihadiri oleh para pemimpin dunia.

"Yang ketiga, agenda besar demokrasi pileg, pilpres dan pilkada serentak 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," tambah Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com