Kompas.com - 04/07/2022, 19:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan menghindari pertentangan dalam memberikan informasi terkait situasi pandemi Covid-19 dan sejumlah peraturannya, supaya tidak memicu kesalahpahaman dari masyarakat.

Menurut epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, dalam situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 yang memasuki tahun ketiga, pemerintah berkewajiban menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat.

"Walaupun saat ini memang ya tahun kedua, tahun ketiga jauh lebih baik komunikasi risikonya dibanding tahun pertama, tapi harus dijaga terus," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Dicky menyampaikan hal itu menanggapi perbedaan pernyataan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Baca juga: Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Sebab pada Jumat (1/7/2022) pekan lalu Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menarik aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Sedangkan pada hari ini, Senin (4/7/2022), Menkes Budi justru menyampaikan tidak ada perubahan terkait aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Segala macam informasi yang disampaikan pemerintah dalam masa pandemi menurut Dicky akan sangat berpengaruh terhadap hal lain.

Dia mencontohkan jika pemerintah menyampaikan informasi yang mendadak berubah, maka juga bisa berimbas kepada keberhasilan program lain dan tingkat kepercayaan masyarakat.

"Karena sekali masyarakat menerima informasi yang terlalu optimis, atau yang hanya positif, yang terbangun bukan kewaspadaan," ujar Dicky.

"Selain mereka menganggap ini selesai, sebagian juga akan juga di sisi lain akan menurun kepercayaannya dan itu berbahaya," lanjut Dicky.

Baca juga: Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Dicky juga meminta pemerintah konsisten dalam menyampaikan pesan terkait kondisi dan situasi pandemi Covid-19 sejelas-jelasnya kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, menurut Dicky tidak boleh ada perbedaan isi dan makna pesan yang disampaikan antarpejabat sehingga membingungkan masyarakat.

"Biasanya kalau negara-negara yang bagus strategi komunikasi risikonya, pejabat yang menyampaikan manut ke yang lebih tinggi," ucap Dicky.

Pada Jumat pekan lalu, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, khsusunya penggunaan masker, hingga angka harian Covid-19 di Tanah Air kembali turun.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Nasional
Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Nasional
KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Nasional
Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Prabowo Joget Lagu 'Ojo Dibandingke' di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Soal Prabowo Joget Lagu "Ojo Dibandingke" di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Nasional
Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Nasional
PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

Nasional
Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Nasional
Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Nasional
Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.