Kompas.com - 30/06/2022, 17:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kinerja Polri lebih optimal setelah kritik lewat tagar terhadap institusi ini viral di media sosial.

Berdasarkan laporan yang dirilis Kontras pada medio Juli 2021 hingga Juni 2022, terdapat berbagai ekspresi kekecewaan warga terhadap institusi ini. 

"Sehingga muncul berbagai hashtag #percumalaporpolisi, #satuharisatuoknum, dan juga berbagai hashtag lainnya," kata Kepala Divisi Hukum Kontras Andy Muhammad Rizaldy saat konferensi pers, Kamis (30/6/2022).

Salah satu kekecewaan masyarakat terhadap polisi yakni pada saat institusi penegak hukum itu menangani kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Kasus itu ditangani di tingkat polres dan sempat dihentikan. Hal itu kemudian menimbulkan kritik tajam di tengah masyarakat dan viral di media sosial.

Polri pun sempat resisten terhadap kritik ini. Namun, setelah kabar tersebut kian viral, polisi kemudian membuka kembali kasus itu.

“Sempat terbentuk suatu persepsi bahwa polisi hanya akan meneruskan kasus apabila viral terlebih dahulu sehingga muncul tagar #NoViralNoJustice dan #ViralForJustice di media sosial,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tagar #PercumaLaporPolisi sempat menggema di lini masa Twitter pada Rabu (8/10/2021), bersamaan dengan viralnya berita kasus pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang prosesnya dihentikan polisi.

Tagar tersebut muncul lantaran masyarakat kesal dengan kinerja polisi yang tak bersungguh-sungguh dalam memproses kasus yang dilaporkan masyarakat itu.

Baca juga: Kontras: Ada Pola Baru, Polisi Jadi Pelayan Investor

Bersamaan dengan tagar itu pula, masyarakat banyak menceritakan pengalamannya di media sosial saat membuat laporan ke polisi namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan.

Tagar #PercumaLaporPolisi tetap bertahan di hari-hari berkutnya seiring dengan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat saat berurusan dengan polisi.

Adapun kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan tersebut di antaranya ialah seorang pedagang pasar yang menjadi tersangka setelah dipalak preman dan seorang kakek yang ditahan karena membacok pencuri yang mencoba menyetrumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

Nasional
Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Nasional
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Bharada E Hendak Jadi 'Justice Collaborator' di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Nasional
Sri Mulyani Sebut Tak Ada Alokasi Khusus Pandemi di Anggaran Kesehatan RAPBN 2023

Sri Mulyani Sebut Tak Ada Alokasi Khusus Pandemi di Anggaran Kesehatan RAPBN 2023

Nasional
KPK Pastikan Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Darat

KPK Pastikan Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Darat

Nasional
Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

Nasional
Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Rp 107,3 Miliar, Polri: Yang Sesuai Proposal Hanya Rp 30,8 Miliar

Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Rp 107,3 Miliar, Polri: Yang Sesuai Proposal Hanya Rp 30,8 Miliar

Nasional
Prabowo: Hanya dengan Demokrasi yang Benar Rakyat Bisa Tenang

Prabowo: Hanya dengan Demokrasi yang Benar Rakyat Bisa Tenang

Nasional
LPSK Akan Periksa Istri Ferdy Sambo di Kediamannya Besok

LPSK Akan Periksa Istri Ferdy Sambo di Kediamannya Besok

Nasional
Irjen Syahardiantono Resmi Dilantik Jadi Kadiv Propam Polri

Irjen Syahardiantono Resmi Dilantik Jadi Kadiv Propam Polri

Nasional
Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Nasional
Soal Tersangka Kasus Brigadir J Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Ekspose Besok

Soal Tersangka Kasus Brigadir J Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Ekspose Besok

Nasional
Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Nasional
Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.