Kompas.com - 30/06/2022, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontas) menemukan adanya indikasi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menjadi pelayan bagi para investor.

Hal ini disampaikan pihak Kontras dalam laporannya terkait institusi Korps Bhayangkara selama setahun terakhir sejak periode Juli 2021 sampai Juni 2022.

“Kami juga mengindikasikan adanya satu pola baru, yakni polisi sedang mengkonstruksi romantisme bersama dengan investor, atau misalnya kita bisa bilang polisi juga sebagai pelayan dari investor,” kata Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brilian dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

Rozy menyampaikan, cikal bakal romantisme Polri bersama investor bersangkat dari adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar investor melakukan investasi guna meningkatkan perekonomian di Tanah Air.

Kendati demikian, menurut dia, hal ini juga berdampak terhadap adanya ekskalasi kekerasan di lapangan.

“Watak-watak developetalis ini sebenernya berhahaya, misal terlihat dalam konteks instruksi presiden dan instruksi kapolri yang akan mencopot kapolda ketika tidak berhasil mengamankan investasi,” kata dia.

Ia menilai, seharusnya Polri bersikap netral dalam hal konteks sengketa lahan hingga konflik agrarian.

Menurut dia, Polri seharusnya tidak melakukan tindakan kriminalisasi, intimidasi, penganiayaan, penembakan, penanganan sewenang-wenang ke masyarakat terkait soal konflik lahan atau investasi.

“Dalam konteks Parigi Moutong, ada 1 korban meninggal ditembak oleh peluru aparat tapi sampai hari ini kami juga belum menemukan atau belum mendapatkan informasi soal terkait kejelasan mengenai kasus itu,” kata dia.

Baca juga: Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Lebih lanjut, ia mencontohkan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penerobosan lahan yang dilakukan PT GKP di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Terkait itu, Kontras mendapatkan informasi adanya upaya intimidasi dari bos PT GKP kepada penolak tambang di lahan itu.

Menurut pihak Kontras, saat itu bos dari PT GKP menyerukan pernyataan untuk memenjarakan warga yang menolak proyek tambang kepada polisi yang ada di sampingnya.

“Seharusnya kepolisian bisa menengahi konflik yang ada di masyarakat dan menemukan solusi atau jalan keluar. Sekaligus polisi juga menegakan hukum,” kata dia.

Kemudian, ia juga menyorot soal upaya penyerbuan aparat kepolisian dan kriminalisasi kepada sejumlah warga di Desa Wadas, Jawa Tengah, pada 7 Februari 2022 lalu.

Berdasarkan informasi yang didapat Kontras, ratusan polisi ikut melakukan pengawalan terhadap proses pengamanan pengukuran proyek Bendungan Bener.

Bahkan, polisi tersebut juga dilengkapi dengan tameng, anjing polisi, dan gas air mata saat mengawal di lokasi.

Baca juga: Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Contoh kasus lainnya juga terlihat saat polisi seolah mengawal proses mobilisasi alat berat milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Sulawesi Utara, pada 13 Juni 2022 lalu, yang masuk ke area pertambangan.

Padahal, dalam putusan PTUN Manado Nomor 503/DPMPTSPD/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 telah membatalkan izin lingkungan dan menunda segala aktivitas PT TMS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Nasional
Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.