Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/06/2022, 14:09 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak hanya mengajak Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata, tetapi juga menjadi penengah untuk meretas jalan perdamaian permanen di antara kedua negara yang tengah bertikai itu.

Hal itu disampaikan pengajar program studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hariyadi Wirawan terkait lawatan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia.

"Indonesia dapat menawarkan diri untuk bertindak sebagai middle man dalam hal tersebut," kata Hariyadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

Menurut Hariyadi, salah satu pesan yang kemungkinan besar disampaikan Jokowi dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah soal kerugian korban jiwa jika peperangan melawan Rusia berlanjut.

Baca juga: Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Di sisi lain, Hariyadi menilai negara-negara Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) turut andil dalam mencetuskan konflik antara Rusia dan Ukraina.

Sebab, NATO sebagai forum kerja sama pertahanan Barat terus mendekati Ukraina dan dinilai mengusik keamanan Rusia.

Apalagi Ukraina yang merupakan negara bekas angggota Uni Soviet mempunyai garis perbatasan langsung dengan Rusia.

Jika Ukraina menjadi salah satu anggota, maka besar kemungkinan NATO mengerahkan kekuatan militer dan Rusia menilai hal itu sebagai ancaman teritorial.

"Zelensky sebagai representasi Barat didorong oleh Presiden Jokowi untuk menyampaikan hal ini kepada negara-negara Barat untuk tidak meneruskan perseteruan militernya dengan Rusia, dan mulai mencari solusi terbaik guna mengakhiri peperangan di Ukraina," ucap Hariyadi.

"Zelensky yang merupakan proxy Barat dalam perseteruannya dengan Rusia adalah pihak penting yang diberitahu oleh Presiden Jokowi tentang 'human cost' dari konflik kepentingan dua kubu," ucap Hariyadi.

Baca juga: Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Selain itu, konflik antara Rusia dan Ukraina berpotensi memicu krisis energi di Eropa. Sebab, sejumlah negara di Eropa mengandalkan pasokan gas dari Rusia untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.

Ancaman krisis pangan dunia juga di depan mata jika peperangan antara Rusia dan Ukraina semakin panjang.

Sebab Ukraina dan Rusia adalah eksportir gandum terbesar ke seluruh dunia. Sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia membuat harga bahan pangan yang bersumber dari gandum meningkat.

Peningkatan harga itu membuat negara lain yang mengimpor gandum dari Rusia harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dan perlahan memicu kenaikan harga bahan pangan.

"Hal ini harus disadari oleh pihak bertikai akan konsekuensi global yang dapat terjadi. Kira-kira hal yang sama akan dikatakan oleh Presiden Jokowi kepada Putin di Moskwa nanti," ucap Hariyadi.

Baca juga: Upaya Jokowi Mendamaikan Rusia-Ukraina, Ini Celah dan Tantangannya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com