Kompas.com - 30/06/2022, 11:48 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang gugatan administratif terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan agenda pembuktian dan kesaksian.

Gugatan ini diajukan pegawai KPK yang dipecat setelah gagal mengikuti TWK.

Mantan pegawai KPK, Tata Khoiriyah mengatakan, tim kuasa hukum menghadirkan eks penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko sebagai saksi.

"Gugatan administratif PTUN 49 eks-pegawai KPK korban TWK kini memasuki tahap pembuktian dan kesaksian," ujar Tata, melalui keterangan tertulis, Kamis (30/6/2022).

"Tim kuasa hukum dan IM57+ Institute menghadirkan saksi Novel Baswedan, Sujanarko, March Falentino, dan Tata Khoiriyah," ucap dia.

Baca juga: Diintimidasi Saat Usut Kasus Harun Masiku, Novel Baswedan: Firli Dkk Diam Saja

Selain menghadirkan saksi, kata Tata, para mantan pegawai KPK juga akan melampirkan tambahan bukti untuk menguatkan argumen yang disampaikan.

Tata berharap, kesaksian para saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang dilampirkan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan dengan benar dan seadil-adilnya.

Adapun gugatan mantan pegawai KPK dilayangkan terhadap Presiden Joko Widodo, lima pimpinan KPK, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gugatan itu dilakukan terkait tidak dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI atas tindak lanjut TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam gugatannya, eks pegawai KPK meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Baca juga: Terbukti Berselingkuh, 2 Pegawai KPK Disanksi Etik Minta Maaf Terbuka

Mereka juga meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

PTUN juga diminta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan Rekomendasi Komnas HAM.

Tak hanya itu, para mantan pegawai KPK itu meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Nasional
KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Nasional
Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Prabowo Joget Lagu 'Ojo Dibandingke' di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Soal Prabowo Joget Lagu "Ojo Dibandingke" di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Nasional
Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Nasional
PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

Nasional
Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Nasional
Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Nasional
Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Nasional
Gerindra Lebih Suka jika Koalisi Berisi Lebih Banyak Parpol

Gerindra Lebih Suka jika Koalisi Berisi Lebih Banyak Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.