Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengapresiasi langkap Polri membentuk Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK).

Adapun KKEP PK itu dibentuk untuk meninjau kembali putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno pada 2020 lalu.

“Ini satu keputusan tepat, karena putusan kode etik Brotoseno itu ternyata melukai rasa keadilan masyarakat. Karena eks terpidana korupsi masih dipertahankan sebagai anggota Polri,” tutur Zaenur pada Kompas.com, Rabu (29/6/2022).

Ia berharap pembentukan KKEP PK yang akan melakukan proses peninjauan kembali putusan etik itu dapat berujung pada pemberhentian Brotoseno.

Baca juga: Polri Resmi Bentuk KKEP Peninjauan Kembali, Brotoseno Segera Disidang

Pasalnya, sebagai aparat penegak hukum, Brotoseno tak hanya terlibat tindak pidana biasa, tapi kasus korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

“Saya berharap Brotoseno diberhentikan dalam sidang PK. Polisi yang telah dijatuhi pidana hukum tetap apalagi terkait pidana korupsi tidak layak (bekerja) lagi sebagai anggota Polri,” jelas dia.

Zaenur menilai pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai dasar pembentukan KKEP PK adalah salah satu terobosan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Nantinya, aturan itu juga bisa digunakan untuk meninjau kembali putusan sidang etik Polri yang dinilai bermasalah.

“Misalnya putusan kode etik yang tidak memperhatikan asas-asas seperti kepantasan, dan kelayakan. Apalagi untuk hal-hal yang sangat jelas pelanggaran kode etiknya, yaitu melakukan korupsi,” pungkas dia.

Diketahui AKBP Raden Brotoseno merupakan mantan terpidana kasus korupsi penerimaan suap dalam penyidikan dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Ia terbukti menerima suap senilai Rp 1,9 miliar dan 5 tiket pesawat Batik Air kelas bisnis sejumlah Rp 10.000.000.

Baca juga: Sidang KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno Akan Dipimpin Wakapolri

Akibat perbuatannya itu, Brotoseno divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 300.000.000 subsider 3 bulan kurungan pada persidangan 14 Juni 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Setelah bebas dari penjara ia diketahui kembali bekerja sebagai polisi aktif. Itu diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Polri menegaskan, pada 13 Oktober 2020, Brotoseno telah menjalani sidang etik dan mendapat sanksi demosi serta pemindahtugasan jabatan.