Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Kompas.com - 29/06/2022, 14:28 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesulitan mengakses layanan dan klaim jaminan sosial ternyata menjadi alasan utama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) enggan mendaftarkan diri menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Hal itu terungkap dalam hasil kajian pengawasan dan evaluasi program jaminan sosial bagi PMI yang dipaparkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menurut Ketua Tim Peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Soegang Bahagijo, dalam hasil kajian yang mereka lakukan masih banyak ditemukan PMI yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena sulit menggunakan layanan.

Baca juga: Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Kendala yang terungkap melalui kajian itu adalah para PMI sulit untuk mengakses layanan dan kinerja BPJamsostek dan BPJS Kesehatan saat bekerja di luar negeri.

Salah satu penyebab layanan yang kurang maksimal bagi para PMI karena BPJamsostek dan BPJS Kesehatan belum memiliki kantor atau kanal layanan khusus PMI di luar negeri.

"Sistem lapor diri yang mereka alami di luar negeri tidak terintegrasi. Jadi kemungkinan di BP2MI ada, tapi data itu tidak klik dengan BPJamsostek atau kesehatan," kata Soegang dalam Peluncuran Hasil Kajian Efektivitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap PMI di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (28/6/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.

Selain itu juga terungkap proporsi PMI yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 67,7 persen.

Menurut Sugeng, dari kajian itu juga ditemukan ada banyak PMI yang sudah terdaftar di sistem jaminan sosial di negara penempatan karena lebih mudah mendapatkan akses pelayanan.

Sejumlah kendala itu, kata Sugeng, menyiratkan pentingnya perbaikan atas perlindungan jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya.

Baca juga: 18 Pekerja Migran Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah Malaysia Sepanjang 2022, Deportan: Neraka di Bumi

Termasuk pentingnya mengintegrasikan pendataan PMI guna meningkatkan manfaat perlindungan jaminan sosial.

Melalui kajian itu Soegang berharap ada perbaikan kebijakan terpadu agar program jaminan sosial bagi PMI lebih cocok dan sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, DJSN juga mendorong revisi Permenaker terbaru yang diharapkan mampu menutup celah layanan jaminan sosial PMI selama ini.

"Imbauan saya pada kementerian/lembaga agar kombinasikan supply side dengan demand side, di mana warga yang bergerak sendiri karena mereka butuh untuk mengklaim. Tinggal kita punya sistem yang oke," ujar Soegang.

Kekurangan itulah yang menurut Sugeng menjadi alasan mendasar mengapa para PMI enggan mendaftar sebagai peserta BPJS.

Baca juga: Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Padahal Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia setelah China dan Filipina.

Selain itu, PMI menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara.

"Kalau mereka dicakup 100 persen dalam sistem jaminan sosial, itu bukan hanya desirebel secara sosial dan konstitusi tapi juga sangat visible secara keuangan bagi lembaga-lembaga Jamsos kita. Artinya akan meningkatkan pendapatan dari BPJamsostek," ucap Soegang.

Soegang menyatakan penyusunan laporan didukung kerja sama mitra pembangunan pemerintah Republik Federal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Firli Bahuri Bungkam Usai 2 Jam Diperiksa Dewas Terkait Dugaan Pemerasan Ke SYL

Firli Bahuri Bungkam Usai 2 Jam Diperiksa Dewas Terkait Dugaan Pemerasan Ke SYL

Nasional
Minta Anak Muda Tak Gengsi Jadi Kepala Desa, Cak Imin: Selamatkan Uang untuk Rakyat

Minta Anak Muda Tak Gengsi Jadi Kepala Desa, Cak Imin: Selamatkan Uang untuk Rakyat

Nasional
Janji Bikin Stadion di Banjarmasin, Anies: Namanya Wasaka International Stadium

Janji Bikin Stadion di Banjarmasin, Anies: Namanya Wasaka International Stadium

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Naik, Kemenkes: Karena Adanya Varian Baru

Kasus Covid-19 Kembali Naik, Kemenkes: Karena Adanya Varian Baru

Nasional
Di Depan Siti Atikoh, Pimpinan Ponpes Cipasung Sebut Mahfud Kepercayaan Gus Dur

Di Depan Siti Atikoh, Pimpinan Ponpes Cipasung Sebut Mahfud Kepercayaan Gus Dur

Nasional
Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar Urus Perkara di MA

Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar Urus Perkara di MA

Nasional
Kunjungi Pasar di NTT, Jokowi Senang Harga Pangan Lebih Murah dari Pulau Jawa

Kunjungi Pasar di NTT, Jokowi Senang Harga Pangan Lebih Murah dari Pulau Jawa

Nasional
Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Nasional
DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Nasional
Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Nasional
Kampanye di Kalsel, Anies Janji Bangun Rel Kereta Banjarmasin-Banjarbaru

Kampanye di Kalsel, Anies Janji Bangun Rel Kereta Banjarmasin-Banjarbaru

Nasional
Dicurhati BBM Langka Selama Kampanye, Ganjar: Harusnya Masuk Situasi Darurat

Dicurhati BBM Langka Selama Kampanye, Ganjar: Harusnya Masuk Situasi Darurat

Nasional
Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR

Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR

Nasional
KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

Nasional
Ganjar Anggap Cara Ini Bisa Kontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

Ganjar Anggap Cara Ini Bisa Kontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com