Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Kompas.com - 28/06/2022, 21:48 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta PDI Perjuangan membuktikan ancaman pemecatan pada kader partai yang terlibat kasus korupsi.

Hal itu disampaikan peneliti ICW Egi Primayogha menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam video yang ditampilkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Pusat Edukasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/6/2022).

“Publik saat ini menunggu PDI-P membuktikan secara konkret. Berikan publik data berapa banyak anggota PDI-P yang sudah dipecat setelah tersangkut kasus korupsi,” papar Egi pada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Egi pun mempertanyakan status keanggotaan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Juliari merupakan poltisi PDI-P yang menjadi terpidana korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

Ia telah divonis bersalah dan dipidana 12 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

“Paling terdekat bisa umumkan status keanggotaan Juliari Batubara di PDI-P setelah mendapat vonis,” jelasnya.

Dalam pandangan Egi, mestinya semua partai politik (parpol) bersikap tegas pada kadernya yang terlibat tindak pidana korupsi.

“Sudah seharusnya parpol mengambil langkah pemecatan terhadap kader yang tersangkut kasus korupsi,” sebutnya.

“Kalau hal itu sudah dilakukan, PDI-P bisa memberi contoh baik bagi parpol lainnya,” pungkas Egi.

Baca juga: Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Diketahui dalam video yang ditampilkan Hasto di KPK, Mega menyebut mestinya kadernya malu jika terlibat kasus korupsi.

“Seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian kasian enggak? Enggak kasian ya sama turunan?,” kata Mega.

Ia menegaskan tak ada tempat untuk koruptor di PDI Perjuangan.

“Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu dari pada merusak partai kita,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com