Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Kompas.com - 28/06/2022, 18:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diperebutkan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Meski hingga kini masih menjadi kader PDI Perjuangan, Ganjar dilirik oleh sejumlah partai politik untuk diusung menjadi calon presiden di pilpres mendatang.

Sebutlah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sempat menyatakan membuka peluang untuk mengusung Ganjar.

Namun, hingga kini, KIB belum mendeklarasikan nama capres yang akan mereka usung.

Baca juga: Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

KIB pun tersalip Partai Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh itu lebih dulu mengumumkan bursa capres Nasdem pada 17 Juni 2022.

Nama Ganjar Pranowo masuk sebagai salah satu capres Nasdem di samping nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Nasdem terang-terangan bahwa alasan mereka hendak mengusung Ganjar sebagai capres adalah karena politisi PDI-P itu punya elektabilitas besar.

"Ya itu lah rasionalitas berpolitik, bagaimana dua besar itu hampir di semua survei yang kami lakukan, dalam survei dapil yang kami lakukan, dua nama itu sangat dominan. Sehingga itu menjadi pilihan yang rasional bagi kami Partai Nasdem," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Surya Paloh Tak Ingin Hubungan Nasdem dan PDI-P Renggang karena Ganjar Pranowo

Lantas, seberapa besar elektabilitas Ganjar Pranowo sebenarnya?

Elektabilitas Ganjar

Nama Ganjar memang kerap digadang-gadang menjadi calon presiden potensial di Pilpres 2024 karena elektabilitasnya melampaui sejumlah nama besar.

Menurut survei berbagai lembaga, elektabilitas Ganjar melampaui 20 persen. Angka tersebut kerap menempatkannya di urutan teratas survei elektabilitas capres, bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei terbaru Litbang Kompas yang digelar 26 Mei-4 Juni 2022 misalnya, memperlihatkan bahwa elektabilitas Ganjar terus meningkat beberapa waktu terakhir.

Gubernur Jawa Tengah itu mengantongi elektabilitas 22 persen, naik dibandingkan Januari 2022 yang hanya 20,5 persen.

Kendati demikian, Ganjar belum mampu mengungguli Prabowo yang elektabilitasnya mencapai 25,3 persen.

Padahal, bila dibandingkan dengan survei pada Januari 2022, elektabilitas Prabowo cenderung stagnan karena saat itu ia mengantongi 26,5 persen suara.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com