Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dorong Penguatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Kanada

Kompas.com - 28/06/2022, 06:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan Kanada.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Elmau, Senin (27/6/2022).

“Tahun ini kita memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kanada. Indonesia dan Kanada harus terus mendorong spirit kerja sama, spirit kolaborasi dan spirit multilaterisme dalam menghadapi tantangan global saat ini,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Guna merealisasikan hal itu, Presiden mendorong penuntasan perundingan ICA-CEPA pada 2023 yang akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha Indonesia dan Kanada.

Baca juga: Jokowi: 323 Juta Orang Terancam Hadapi Kerawanan Pangan Akut

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kanada terhadap Presidensi Indonesia di G20.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan PM Trudeau yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno.

Adapun KTT G7 ke-48 ini merupakan pertemuan tahunan negara G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis.

Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus Presidensi G20.

Dalam KTT G7 kali ini, Presiden Jokowi mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com