Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Kompas.com - 25/06/2022, 17:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan PDI-P sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Hasto, sulit bagi PDI-P untuk bekerja sama dengan partai yang sering menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden yang diusung oleh PDI-P.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Baca juga: Nasdem Dinilai Bisa Menjadi Mitra yang Baik Untuk PKS dan Demokrat Untuk Membangun Koalisi

Hasto menyatakan, kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan merupakan bentuk konsistensi sikap PDI-P.

Kendati demikian, Hasto menegaskan, PDI-P tetap menghormati posisi PKS maupun Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

Ia pun menilai, sikap PKS yang memberikan kritik terhadap Jokowi masih sesuai dalam rangka menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah.

"Kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan, tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," kata Hasto.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Nasdem Bisa Saja Koalisi dengan PKS-Demokrat, Jadi Ada 3 Capres 2024

Ia mengatakan, persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting, tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata Hasto.

Sebelumnya, sikap PDI-P yang sulit bekerja sama dengan PKS telah disampaikan Hasto di sela-sela rapat kerja nasional PDI-P, Kamis(23/6/2022) lalu.

Merespons sikap PDI-P tersebut, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid meminta agar partai berlambang banteng itu tidak berlebihan.

"Tentunya kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, 'Ngono yo ngono, tapi ojo ngono'. Janganlah terlalu berlebihan dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan videonya, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY di Masjid Hanya Kebetulan

Kholid mengajak PDI-P untuk menunjukkan politik kebangsaan yang damai, sejuk, dan berkolaborasi sebagai partai politik.

"Orang Jawa selalu mengatakan, 'Adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita memiliki kekuasaan, gunakanlah kekuasan itu dengan bijaksana," tutur dia.

Kendati demikian, PKS tetap menghormati sikap PDI-P tersebut sebagai bentuk hak prerogatif dan kedaulatan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com