Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Demokrat-Gerindra Punya Pandangan Sama: RI Harus Maju

Kompas.com - 24/06/2022, 21:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, Partai Demokrat dan Partai Gerindra memiliki kesamaan pandangan bahwa Indonesia harus semakin maju dan sejahtera.

Hal ini disampaikan AHY dalam keterangan pers usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/6/2022) malam.

"Kami tadi juga berdiskusi tentang berbagai isu kebangsaan kerakyatan yang di sana sini banyak sekali kesamaan cara pandang bahwa Indonesia harus semakin maju, semakin sejahtera, dan itu harus dimulai dari kerja-kerja yang efektif dan persahabatan serta sinergi dan kolaborasi di antara partai-partai politik," kata AHY.

Baca juga: Pertemuan AHY-Prabowo Disebut Telah Direncanakan Sejak Lama

AHY mengatakan, para petinggi Demokrat dan Gerindra berdiskusi tentang banyak hal dan saling bertukar pandangan dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu.

"Dari isu-isu global terkini, tantangan dunia di bidang ekonomi pascapandemi yang tentunya memiliki dampak-dampak tertentu terhadap Indonesia," ujar AHY.

AHY pun menyampaikan terima kasih atas sambutan Prabowo dan jajaran pengurus Gerindra.

Ia mengatakan, meski ia sudah lama tak bersua dengan Prabowo, komunikasi antara Demokrat dan Gerindra tetap terjalin melalui fraksi di parlemen.

Baca juga: Jamu AHY di Kertanegara, Prabowo: Sampaikan Salam Hormat ke Bapak SBY

"Yang jelas kita ingin terus membangun komunikasi yang  baik. Tadi disampaikan beliau (Prabowo) bahwa selalu ada ruang untuk bisa bekerja sama. Apalagi kalau tujuannya untuk menghadirkan solusi untuk negeri ini," kata AHY.

AHY berharap, komunikasi dan silaturahmi antara kedua partai dapat ditingkatkan demi memberikan kontribusi lebih luas bagi Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com