Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Minta TNI Tegakkan HAM guna Hindari Kejahatan Kemanusiaan

Kompas.com - 24/06/2022, 11:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordintaor Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta TNI dapat menegakkan hak asasi manusia (HAM) supaya terhindar dari kejahatan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan pembekalan dalam apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Mahfud Tegaskan Penanganan Khilafatul Muslimin Harus Perhatikan HAM

“Mari kita jaga dan tegakkan HAM, kita pertahankan penilaian baik ini, kita hindari agar TNI jangan sampai secara terstruktur atau sengaja melakukan kejahatan kemanusiaan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

“Saudara-saudara semua sudah memiliki protap (prosedur tetap)-nya dalam melakukan berbagai tindakan, sehingga bisa dihindarkan terjadinya pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat,” sambung Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan bahwa dirinya baru saja kembali dari sidang Dewan HAM PBB.

Ia menyebut, di mata PBB Indonesia tidak memiliki catatan buruk soal HAM dalam tiga tahun terakhir sejak 2020.

Baca juga: Indonesia Ajak Norwegia Perkuat Komitmen Bangun HAM

Penilaian itu juga disampaikan oleh komisioner Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss saat menerima Mahfud dan delegasi dari Indonesia.

Selain itu, Mahfud juga mengapresiasi TNI yang dalam tujuh tahun terakhir terus-menerus menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik berdasarkan survei oleh sejumlah lembaga kredibel.

“Saya ucapkan selamat sekaligus terima kasih karena berdasarkan survei lembaga kredibel, TNI adalah lembaga yang paling dipercaya publik dibandingkan lembaga-lembaga lain di Indonesia,” kata Mahfud.

Mahfud mengingatkan supaya TNI AD mampu menyikapi dengan bijak berbagai perkembangan situasi dan kondisi nasional, regional, dan global yang berdampak pada stabilitas dan situasi keamanan Indonesia, terutama pada masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Mahfud MD Sebut PBB Tidak Memandang Ada Pelanggaran HAM di Papua

Mahfud berharap TNI AD berhati-hati dan antisipatif atas upaya destruktif yang tidak sedikit pengikutnya.

“Agar dicermati dan diantisipasi sejak sekarang, potensi gangguan gerakan-gerakan yang memicu keributan pada momen-momen penting, seperti sejumlah agenda politik dan ekonomi yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini” imbuh Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com