Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut PBB Tidak Memandang Ada Pelanggaran HAM di Papua

Kompas.com - 16/06/2022, 14:07 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menyoroti persoalan HAM di Papua.

Ia mengatakan, PBB tidak memandang ada pelanggaran HAM di Papua.

Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (13/6/2022).

Mahfud hadir dalam sidang tersebut. Dia juga bertemu dengan Komisi Tinggi HAM. 

Baca juga: Anggota DPR Sebut yang Kontra DOB Tak Representasikan Semua Wilayah Papua

“Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” tutur Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/6/2022).

Ia mengklaim, penanganan persoalan HAM di Infonesia tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu.

“Hal ini berarti kita sudah mengalami kemajuan dengan mengomunikasikan dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM,” sebutnya.

Di sisi lain, Mahfud menyampaikan, laporan- laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia itu disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH).

Unit itu, lanjut dia, berada di bawah Dewan HAM PBB yang bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran HAM dari berbagai negara.

Ia menjelaskan setelah menerima laporan tersebut, SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara tersebut.

“Seperti Indonesia, banyak laporan dari LSM, melaporlah ke SPMH, mengumumkan ada laporan, itu bukan dari Dewan HAM PBB, tapi dari SPMH,” katanya.

“Laporan itu maksudnya memberitahu ke pemerintah, lalu kita jawab, oh iya selesai. Jadi tidak ada masalah, tidak ada satu pun,” ucap Mahfud.

Ia juga menampik kabar adanya tim dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi.

“Itu tidak ada, dari mana sumbernya? Saya sudah langsung ke markasnya (Dewan HAM PBB) tidak ada,” tandasnya.

Baca juga: KSP Sebut Anak Muda Papua Puas atas Kinerja Presiden Jokowi

Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib kala itu mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022.

Tapi pertemuan itu tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com