Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Sampaikan Undangan KTT G20 saat Lawatan ke Rusia-Ukraina

Kompas.com - 24/06/2022, 05:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20, dalam rencana lawatannya ke negara itu dalam waktu dekat.

Sebab, Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 diharapkan berperan aktif buat mengupayakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang tengah berperang.

"Presiden Jokowi dalam rencana kunjungan dapat juga langsung mengundang Presiden Putin sebagai anggota G20 dan Presiden Zelensky sebagai tamu dari host country untuk hadir di KTT G20 bulan November mendatang," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (23/6/2022).

Pada 29 April 2022 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan Putin akan hadir dalam KTT G20 yang bakal digelar di Bali.

Baca juga: Amankan Jokowi di Ukraina dan Rusia, Paspampres Siapkan Helm, Rompi, hingga Senjata Laras Panjang

Di sisi lain, negara-negara blok Barat seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan sekutunya mendesak supaya Ukraina diundang dalam KTT G20.

Mereka juga sempat mengancam akan menolak hadir di KTT G20 jika Putin bakal menjadi peserta konferensi itu.

Menurut Hikmahanto, keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan lawatan kenegaraan ke Rusia dan Ukraina menunjukkan Indonesia sebagai Presidensi G20 berinisiatif untuk menciptakan perdamaian dan menghentikan tragedi kemanusiaan di Ukraina, bahkan mencegah terjadinya tragedi pangan dunia.

Sebab, Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum dan minyak nabati utama di dunia. Dengan peperangan kedua negara itu maka ekspor kedua komoditas itu terganggu yang mengakibatkan lonjakan bahan pangan di berbagai negara di dunia.

"Perang di Ukraina telah menyengsarakan banyak pihak, termasuk negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik, dan telah berdampak pada perekonomian dunia," ucap Hikmahanto.

Baca juga: Jokowi akan Jadi Pemimpin Asia Pertama yang Kunjungi Ukraina dan Rusia

Selain itu, rencana kunjungan Jokowi juga dinilai wujud melaksanakan amanah Undang-undang Dasar 1945, yakni turut menjaga ketertiban dunia.

"Indonesia melakukan kunjungan ini dengan berpegang teguh pada politik kuar negeri bebas aktif. Indonesia tidak berpihak kepada Ukraina maupun Rusia sehingga tidak memberi bantuan senjata kepada Ukraina maupun memberi dukungan kepada Rusia atas operasi militer khususnya," ucap Hikmahanto.

"Keberpihakan Indonesia adalah pada perdamaian dunia dan mengakhiri tragedi kemanusiaan," lanjut Hikmahanto.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi akan mengunjungi Kiev, Ukraina; dan Moskwa, Rusia.

Sebelum mengunjungi Ukraina dan Rusia, Jokowi akan mengunjungi Jerman dalam rangka memenuhi undangan Jerman selaku Ketua G7 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Pertemuan tersebut akan berlangsung di Elmau, Jerman, pada 26-27 Juni 2022.

Baca juga: Media Rusia soal Rencana Pertemuan Jokowi-Putin: Kunjungan Sangat Penting

Presiden diagendakan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Retno mengatakan, kunjungan ke dua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Namun, sebagai Presiden G20, Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi.

“Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan satu satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam,” kata Retno dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (23/6/2022).

Retno mengungkapkan, kunjungan Kepala Negara ke dua negara ini adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian.

Dalam lawatan itu Presiden Jokowi bakal dikawal oleh 39 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang Paspampres yang melekat dengan presiden, 10 orang tim penyelamatan (matan) dan 10 orang tim advance (pendahulu). Mereka terdiri dari berbagai kesatuan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat/Paskhas) TNI AU.

Baca juga: Rusia Layangkan Protes Saat Hadiri Forum G20 di Yogyakata

Menurut Komandan Paspampres Mayjen Tri Budi Utomo, pihaknya menyiapkan helm, rompi, hingga senjata laras panjang untuk mendukung pengamanan itu. Pihak Ukraina, sebutnya, telah memberikan keleluasaan kepada Paspampres untuk membawa perlengkapan yang diperlukan.

Tri mengatakan, sejauh ini kondisi keamanan di Ukraina cukup aman meski serangan masih terjadi wilayah Donetsk. Untuk diketahui, jarak antara wilayah Donetsk ke Kiev, ibu kota Ukraina, yang akan menjadi lokasi kunjungan Jokowi sekitar 380 kilometer.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com