Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Sulit Koalisi Bersama Demokrat, Andi Arief: Bertabrakan dengan yang Dibayangkan

Kompas.com - 23/06/2022, 17:50 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenagan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief tak menyangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Dalam pandangannya PDI Perjuangan mestinya tak membeda-bedakan sikap dengan parpol lain.

PDI-P tak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS tentu bertabrakan dengan apa yang kita bayangkan,” ungkap Andi dalam keterangannya, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Demokrat Anggap PDI-P Ingkari Semangat Bung Karno karena Tutup Peluang Koalisi

“Terus terang kita sedang membayangkan PDI-P sepenuhnya mempraktikan toleransi, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang demikian besar,” jelas dia.

Andi mengeklaim pihaknya tak akan menunjukkan sikap seperti PDI Perjuangan.

Bahkan, lanjut dia, Partai Demokrat akan terus membuka kemungkinan kerja sama dengan partai berlambang banteng tersebut.

“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, tentu kita akan tetap mengajak bergabung bersama membangun di lapangan yang luas bernama Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” sebut dia.

Sebelumnya Hasto mengaku sulit untuk membangun koalisi dengan Partai Demokrat karena dinamika politik keduanya selama ini.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

“Kalau saya pribadi sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu,” katanya ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis.

Selain Partai Demokrat, Hasto juga menegaskan tak ada peluang kerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski begitu ia tidak merinci alasannya menyampaikan statement tersebut. “Ya kalau dengan PKS tidak (peluang bekerja sama),” tutur Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com