KPK Soroti Proyek Mangkrak di Kaltim, dari Jalan, Jembatan, hingga Pelabuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak di Kalimantan Timur.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati mengatakan, proyek dan aset mangkrak yang tidak dimanfaatkan itu dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi sektor infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat.

"KPK mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat," ujar Ipi, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: ICW Audiensi ke KPK, Jubir: Bahas Upaya Pemberantasan Korupsi

"Namun, KPK mendapati sejumlah proyek dan aset mangkrak serta tidak dimanfaatkan," ucapnya.

Ipi mengatakan, beberapa aset tersebut di antaranya adalah pembangunan jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Adapun proyek jalan yang membelah bukit Mencelew itu memiliki panjang 12 kilometer dan merupakan proyek multiyears.

Jalan itu, kata Ipi, memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat Pemkab Kutai Barat.

"Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp 582 miliar," ujar dia.

Selanjutnya, pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.

Proyek ini dikerjakan pada 2009-2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015 serta telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 58,5 miliar.

"Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai," papar Ipi.

Ketiga, pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) sepanjang 1.040 meter yang mulai dikerjakan sejak 2012 yang menyerap anggara Rp 300 miliar tetapi tidak dilanjutkan.

Padahal, jembatan itu memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda-Kutai Barat dan sebaliknya.

Keempat, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp 50,7 miliar. Saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan.

"Tidak hanya di Kutai Barat, KPK juga mendapatkan aset tanah Pemkab Kutai Kartanegara seluas 27 hektare yang diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Parikesit diokupasi oleh pihak ketiga," lanjut Ipi.

Untuk membahas proyek mangkrak itu,  KPK pun menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Kalimantan Timur sejak Senin hingga Jumat 20-24 Juni 2022.

Di antaranya rapat dengan aparat penegak hukum, evaluasi capaian monitoring for prevention (MCP) dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.

Kemudian, audiensi dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat, rakor pemberantasan korupsi sektor infrastruktur Kabupaten Kutai Barat, dan rapat monitoring pengamanan barang milik daerah (BMD) pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara.

"Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah," kata Ipi.

Baca juga: KPK Kembali Jebloskan Eks Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ke Rutan Kelas I Medan

KPK memandang pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu upaya penting pencegahan korupsi. BMD, kata Ipi, adalah aset daerah yang merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik.

"Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah," kata Ipi.

"Pengelolaan aset daerah yang baik juga akan menghindarkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah," ucapnya.