Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres-Cawapres, Sekjen PDI-P Sebut Megawati Cermati Kualitas Tiap Kader

Kompas.com - 21/06/2022, 18:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mencermati setiap kadernya dalam melaksanakan tugas, contohnya yang menjadi kepala/wakil kepala daerah.

Hal ini juga dilakukan Megawati untuk menentukan bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDI-P.

"Kalau kita melihat dari hasil pilkada serentak, kekuatan kepala daerah dari PDI-P itu 54 persen. Bisa dilihat kemarin dari yang berkumpul cukup banyak. Itu menunjukkan bahwa Ibu Mega selalu mencermati setiap kader partai, kualitasnya seperti apa," kata Hasto di Masjid At Taufiq, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Kala Megawati sampai 4 Kali Ancam Kadernya Out...

Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa untuk nama-nama itu kini tengah dicermati oleh Megawati.

Dia mengatakan, Megawati mencermati kader-kader yang digembleng secara langsung di PDI-P.

"Ibu Mega selalu mencermati bagaimana penugasan kader dan kualitas kader yang beliau gembleng secara langsung, termasuk di dalam pembukaan Rakernas tadi untuk menggembleng seluruh kader partai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC , DPD, sampai DPP," kata dia.

Pada kesempatan itu, Hasto memberikan contoh yaitu mantan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo yang juga dicermati oleh Megawati.

Kader PDI-P itu kini merupakan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang menjabat sejak 1 Juli 2019.

Hasto Wardoyo dinilai Mega sebagai sosok yang mampu menggerakkan kaum perempuan di dalam melawan berbagai bentuk stunting.

"Karena itu adalah ancaman bagi generasi masa depan, sehingga ibu Mega ini sangat detail, cermat, begitu memilih kader partai dalam penugasan, beliau akan kokoh di dalam pilihannya itu," tutur dia.

Baca juga: Megawati: Tidak Ada Koalisi-koalisi, Kalau Kerja Sama, Yes..

Terkait dengan pencapresan, kata Hasto, Megawati akan mengumumkan pada momentum yang tepat.

Megawati ditegaskan Hasto masih mempertimbangkan, melakukan kajian, berkontemplasi sembari menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman capres.

"Itu kapan (momentum yang tepat)? Bisa tiga bulan lagi, bisa lima bulan lagi, bisa beberapa hari lagi, tetapi itu semua ada di dalam kajian Ibu Ketum dan beliau yang menerima mandat untuk menyampaikan hal itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com