DPR Targetkan RUU Pembentukan 3 Provinsi di Papua Disahkan Akhir Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI hari ini melakukan pembahasan mengenai 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

Pembahasan RUU ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2022.

Pembahasan mengenai tiga RUU terkait pemekaran wilayah di Papua ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam rapat, Tito memaparkan bahwa pemekaran wilayah di Papua sebenarnya bukan hal baru.

Baca juga: Terkait Rencana DOB, Gubernur Papua Minta Pemekaran Jadi 7 Provinsi

Menurut Tito, pemekaran wilayah di Papua bisa mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

“Model ini juga bukan suatu yang baru di Papua. Kita tahu bahwa pada 2008 Papua juga dimekarkan dan adanya provinsi baru Papua Barat dan kita melihat hasil yang positif,” ujar Tito di ruang rapat Komisi II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Tito memberi contoh pembangunan di daerah-daerah yang tadinya terisolasi, seperti Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

Dia mengklaim ketiga kabupaten itu kini menjadi terbuka dan terjadi percepatan dibanding dulu.

Maka dari itu, Tito menjelaskan, 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dibahas demi mendorong kesejahteraan rakyat Papua.

“Pemekaran ini bertujuan tidak lain adalah untuk mempercepat pembangunan. Kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua terutama orang asli Papua akan meningkat dengan adanya pemekaran ini,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Lebih jauh, Tito menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Doli selaku pimpinan Komisi II DPR.

Komisi II DPR dan pemerintah pun membentuk panitia kerja (panja) pembahasan 3 RUU terkait pembentukan 3 provinsi baru di Papua.

“Kemudian kita bentuk minta pengesahan pembentukan panja pembahasan,” kata Doli.

Doli mengungkapkan finalisasi RUU akan dituntaskan hingga Rabu (29/6/2022). Adapun RUU ini ditargetkan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU keesokan harinya, yakni Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatnya di Mana?

“Senin, Selasa, Rabu, kita tuntaskan finalisasi RUU ini, sehingga Rabu kita bisa putuskan di Tingkat I. Kemudian tanggal 30, kalau tidak salah Kamis, kita bisa selesaikan undang-undang. Mudah-mudahan ini bisa lancar,” imbuh Doli.

Sebelumnya, DPR telah menetapkan 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada 12 April 2022 lalu.

Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.