Megawati: Tidak Ada Koalisi-koalisi, Kalau Kerja Sama, Yes..

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.

Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Sebaliknya, Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi. Hal ini pun disampaikannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022).

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.

Baca juga: Ancam Pecat Kader PDI-P yang Manuver Politik, Megawati: Main Dua Kaki, Tiga Kaki, Keluar!

Megawati melanjutkan, oleh karena itu Indonesia tidak memilih perdana menteri, melainkan seorang presiden.

Dengan demikian, menurutnya gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.

"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," imbuh Megawati.

Presiden ke-5 RI itu kemudian mengingatkan kader PDI-P yang masih bicara soal koalisi. Dia menilai, akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDI-P.

Megawati berpandangan, kader yang masih bicara koalisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tutupnya.

Baca juga: BERITA FOTO: Jokowi, Puan, dan Sejumlah Politisi Hadiri Rakernas PDI-P

Diketahui, belakangan partai-partai politik mulai melakukan penjajakan komunikasi untuk koalisi Pilpres 2024.

Partai politik itu di antaranya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiganya pun sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Di sisi lain, penjajakan politik juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Sementara itu, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 belum memutuskan soal koalisi maupun pencapresan pada 2024.