Kompas.com - 21/06/2022, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dibawa ke Tingkat II untuk pembahasan pengambilan keputusan paripurna.

Adapun pengambilan keputusan itu dilakukan di ruang rapat Komisi II Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/6/2022).

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tampak memimpin jalannya rapat. Adapun Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat tersebut untuk mewakili pemerintah.

Baca juga: Jawab Kebutuhan Hukum Pemda, DPR Sahkan Pembahasan 7 RUU Provinsi

Awalnya, rapat keputusan diawali dengan penjelasan panitia kerja (panja) terkait pembahasan 5 RUU Provinsi.

Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya mengenai 5 RUU Provinsi ini.

Semua fraksi di Komisi II DPR menyetujui 5 RUU Provinsi dibawa ke tahap selanjutnya.

Setelah mendengar pandangan para fraksi, Tito memastikan pemerintah setuju terhadap RUU usulan DPR itu.

"Sikap pemerintah setuju untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan tingkat II," ujar Tito.

Tito mengatakan pemerintah percaya bahwa RUU yang digagas DPR ini bakal bermanfaat bagi kelima provinsi.

"Pemerintah percaya inisiatif yang diambil DPR akan memperkuat otonomi daerah kita ke depannya, sekaligus memperkuat landasan konstitusi UUD 1945 yang tentu akan berdampak pada turunan hukum daerah-daerah," tuturnya.

Baca juga: 7 Aktivis Papua yang Ditangkap Usai Demo Tolak Pemekaran Wilayah Sudah Bebas

Usai mendengar sikap Tito, Ahmad Doli selaku pimpinan rapat menanyakan apakah 5 RUU Provinsi bisa disepakati.

"Saya ingin menanyakan ke seluruh fraksi-fraksi dan Komite I DPD RI dan pemerintah. Apakah terhadap RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, NTB, dan NTT yang telah selesai kita bahas bersama dapat kita setujui menjadi draft final RUU hasil rapat kerja tingkat I di Komisi II dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Apakah bisa disetujui bapak ibu sekalian?" tanya Doli.

"Setuju," jawab para anggota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-Yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-Yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Nasional
Janji Buka Fakta Kematian Brigadir J, Kapolri: Ini Pertaruhan Marwah Polri

Janji Buka Fakta Kematian Brigadir J, Kapolri: Ini Pertaruhan Marwah Polri

Nasional
PDI-P Singgung Koalisi dengan Gerindra, Wacana Duet Prabowo-Puan Dipertimbangkan?

PDI-P Singgung Koalisi dengan Gerindra, Wacana Duet Prabowo-Puan Dipertimbangkan?

Nasional
Saat Jenderal Bintang Satu TNI Tembaki Kucing demi Alasan Kebersihan...

Saat Jenderal Bintang Satu TNI Tembaki Kucing demi Alasan Kebersihan...

Nasional
Gaspol Spesial: Pergolakan Batin Airin Saat Suami Ditangkap KPK

Gaspol Spesial: Pergolakan Batin Airin Saat Suami Ditangkap KPK

Nasional
Farel 'Ojo Dibandingke' Didapuk Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Yasonna dan Ketua MK-MA Joget Bareng

Farel "Ojo Dibandingke" Didapuk Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Yasonna dan Ketua MK-MA Joget Bareng

Nasional
Surya Darmadi Mengeluh Sakit Saat Diperiksa, Kejagung: Sementara Waktu Dirawat di ICU

Surya Darmadi Mengeluh Sakit Saat Diperiksa, Kejagung: Sementara Waktu Dirawat di ICU

Nasional
Ironi Kasat Narkoba Polres Karawang: Bertugas Berantas Narkoba, tapi Malah Jadi Pemasok dan Positif Sabu

Ironi Kasat Narkoba Polres Karawang: Bertugas Berantas Narkoba, tapi Malah Jadi Pemasok dan Positif Sabu

Nasional
Komnas HAM: Tantangan LPSK Lindungi Korban Kasus Paniai untuk Bersaksi di Persidangan

Komnas HAM: Tantangan LPSK Lindungi Korban Kasus Paniai untuk Bersaksi di Persidangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.