Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Iman Sebut Kader PKS Cenderung Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Kompas.com - 20/06/2022, 22:19 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebutkan bahwa kader PKS cenderung memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 berdasakan hasil survei internal.

Hal itu disampaikan Sohibul dalam konferensi pers, usai menjadi pembicara dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) PKS yang digelar Senin, (20/6/2022) hingga besok, Selasa (21/6/2022).

"Jadi kalau hasil survei memang menunjukan bahwa banyak pemilih PKS itu adalah cenderung kepada Anies Baswedan. Ini secara survei," ujar Sohibul ditemui di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Truk Sampah Tak Bisa Lewat Imbas Pelintasan Sebidang Ditutup, UPK Badan Air DKI Surati Anies

Sohibul mengatakan, Anies juga tidak harus menjadi kader untuk bisa dipilih sebagai capres dari PKS. Hal itu ditegaskan lantaran masih ada pihak yang menilai capres yang diusung harus menjadi anggota partai politik (parpol).

"Tidak masuk PKS juga enggak ada masalah. Jadi di situlah kita ingin sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kan banyak persepsi karena pencapresan itu harus melalui parpol," kata Sohibul.

"Seolah-olah dia harus menjadi kader parpol. Tidak demikian, Ketentuan UUD (Undang-Undang Dasar) itu memang mekanismenya harus melalui parpol, tetapi yang besangkutan bisa dari orang bukan parpol. Ketika diajukan juga dia tidak harus jadi anggota parpol," ucapnya.

Kendati demikian, Sohibul mengatakan, nama-nama capres yang akan diusung PKS bakal disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS di seluruh Indonesia dalam rapimnas ini.

Ia mengatakan, setiap DPW dan DPD akan memberikan tiga nama yang nantinya disampaikan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Syuro PKS.

"Di forum ini, ini belum ada (nama capres), tapi nanti di dalam dua hari ini, akan ada sesi dimana panitia ini meminta kepada utusan DPW-DPW untuk menyampaikan," kata Sohibul.

"Menurut mereka di daerah masing-masing, kira-kira capres yang kondusif itu kira-kira siapa saja? mungkin nanti mereka menyebutkan 3 nama gitu ya, nanti dari situ kita baru tahu," ucapnya.

Baca juga: Anies Resmi Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Dalam rapimnas ini, lanjut Sohibul, DPW-DPD juga akan menyampaikan pandangannya mengenai langkah koalisi PKS. Nantinya, aspirasi-aspirasi kader PKS akan menjadi pertimbangan untuk menentukan arah PKS menuju pemilu 2024.

"Mereka juga akan kita berikan waktu untuk menyampaikan tentang partai-partai apa saja sih yang kondusif untuk diajak koalisi dengan PKS sesuai dengan kondisi daerah masing-masing," ucap Sohibul.

"Nanti di situ kita akan dapat peta partai apa saja yang bisa diajak kerja sama dengan PKS," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com