Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ekonomi Pemerintah Turun Jadi 50,5 Persen

Kompas.com - 20/06/2022, 08:17 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami penurunan yang cukup signifikan berdasarkan pada survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi pada periode Juni 2022 hanya sebesar 50,5 persen. Angka tersebut turun signifikan bila dibandingkan dengan Januari 2022 yang sebesar 64,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Bidang Polkam 73,1 Persen, Turun Dibandingkan Januari

Angka kepuasan publik pada Januari 2022 tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang survei berkala yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

"Saat itu, 64,8 persen responden puas dengan upaya pemerintah memulihkan perekonomian yang lesu dihantam pandemi Covid-19. Penilaian kepuasan tersebut bahkan merupakan yang tertinggi sejak Joko Widodo menjadi presiden pada 2014," tulis peneliti Litbang Kompas Gianie seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf di Bidang Penegakan Hukum Berada di Titik Kritis

Penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi pada periode Juni 2022 juga menyumbang terhadap keseluruhan kinerja pemerintah.

Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan turun menjadi 67,1 persen.

Litbang Kompas mencatat, persoalan pengendalian harga minyak goreng yang belum tuntas hingga kini menyumbang penurunan kepuasan kinerja bidang ekonomi.

Pasalnya, persoalan minyak goreng telah terjadi lebih dari enam bulan.

"Problem itu juga sangat mendera ekonomi keluarga serta menganggu citra Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia," tulis Gianie.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Secara lebih spesifik ia menjelaskan, kinerja bidang ekonomi yang menyumbang terhadap penurunan kepuasan publik adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa.

Aspek ini hanya mendapat nilai kepuasan sebesar 31,8 persen, turun 19 persen dibandingkan dengan angka periode Januari 2022.

Angka ini terendah selama periode kedua Presiden Jokowi. Sementara jumlah responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja ekonomi Jokowi dalam mengendalikan harga barang dan jasa sangat besar, yakni 64,5 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Bersedia Kembali Pakai Masker Jika Covid-19 Meningkat

Sebagai informasi, survei periodik Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan

sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com