Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ekonomi Pemerintah Turun Jadi 50,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami penurunan yang cukup signifikan berdasarkan pada survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi pada periode Juni 2022 hanya sebesar 50,5 persen. Angka tersebut turun signifikan bila dibandingkan dengan Januari 2022 yang sebesar 64,8 persen.

Angka kepuasan publik pada Januari 2022 tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang survei berkala yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

"Saat itu, 64,8 persen responden puas dengan upaya pemerintah memulihkan perekonomian yang lesu dihantam pandemi Covid-19. Penilaian kepuasan tersebut bahkan merupakan yang tertinggi sejak Joko Widodo menjadi presiden pada 2014," tulis peneliti Litbang Kompas Gianie seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (20/6/2022).

Penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi pada periode Juni 2022 juga menyumbang terhadap keseluruhan kinerja pemerintah.

Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan turun menjadi 67,1 persen.

Litbang Kompas mencatat, persoalan pengendalian harga minyak goreng yang belum tuntas hingga kini menyumbang penurunan kepuasan kinerja bidang ekonomi.

Pasalnya, persoalan minyak goreng telah terjadi lebih dari enam bulan.

"Problem itu juga sangat mendera ekonomi keluarga serta menganggu citra Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia," tulis Gianie.

Secara lebih spesifik ia menjelaskan, kinerja bidang ekonomi yang menyumbang terhadap penurunan kepuasan publik adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa.

Aspek ini hanya mendapat nilai kepuasan sebesar 31,8 persen, turun 19 persen dibandingkan dengan angka periode Januari 2022.

Angka ini terendah selama periode kedua Presiden Jokowi. Sementara jumlah responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja ekonomi Jokowi dalam mengendalikan harga barang dan jasa sangat besar, yakni 64,5 persen.

Sebagai informasi, survei periodik Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan

sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/20/08171051/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-ekonomi-pemerintah

Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke