Kepercayaan Publik terhadap Penuntasan Kasus Kekerasan Era Jokowi-Maruf Kritis

Kompas.com - 20/06/2022, 08:11 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan, penegakan hukum terhadap penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai kritis.

Dalam survei yang digelar bulan Juni ini, sebanyak 53,7 persen yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam aspek tersebut.

Angka ini juga menurun 9 persen dibandingkan survei Januari lalu. Saat itu, ada 62,8 persen yang puas dengan penuntasan kasus kekerasan dan HAM tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Bidang Polkam 73,1 Persen, Turun Dibandingkan Januari

Sementara itu, ada 35,8 persen yang tidak puas dan ada 10,5 persen yang tidak tahu mengenai aspek penuntasan kasus tersebut.

Merosotnya kepuasan publik dalam aspek ini menunjukkan kegelisahan masyarakat yang menilai penuntasan kasus HAM yang jalan di tempat atau stagnan.

Litbang Kompas Survei Litbang Kompas

Meski masuk ke dalam Program Nawacita yang digaungkan sejak periode pertama Jokowi, pemerintah masih tampak enggan menyelesaikan berbagai utang kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menumpuk ini.

Bukannya dituntaskan, kegelisahan masyarakat ini justru dijawab oleh pemerintah dengan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM lain yang hingga tahun ini masih terjadi.

Tak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan aparat dan dugaan pelanggaran HAM masih terus berulang sampai saat ini.

Baca juga: Kepercayaan Publik Rendah Terhadap Pemerintah Terkait Pemberantasan Suap dan Jual-Beli Hukum

Sebut saja kasus kekerasan aparat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang memanas di awal tahun ini yang disinyalir turut memengaruhi persepsi publik pada kinerja bidang hukum.

Adapun survei ini digelar pada 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Nasional
Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Nasional
Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Nasional
Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Nasional
RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil 'Lie Detector'

[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil "Lie Detector"

Nasional
Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.