Pertemuan ini juga bertepatan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi parpol pendukung Jokowi secara resmi dengan dilantiknya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.
"Kebetulan hari ini ada satu ketua umum baru kan gitu yang secara formal dikukuhkan," ujar Pramono.
Baca juga: Jokowi Suguhkan Menu Nusantara hingga Western Saat Jamu 7 Ketum Parpol di Istana
Ditemui selepas pelantikan menteri dan wakil menteri baru, Airlangga mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas konsolidasi partai politik untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
"Tentunya yang dibahas adalah konsolidasi politik terutama tentu untuk menghadapi tantangan global ke depan. Ini dibahas tentang tantangan di bidang energi, tantangan di bidang pangan," kata Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, stabilitas politik merupakan kunci agar Indonesia mampu menangani tantangan-tantangan di atas.
"Jadi tantangannya tentu di berbagai sektor itu menjadi berat dan ini hanya bisa ditangani apabila secara politik stabil," kata Airlangga.
Baca juga: Reshuffle Kedelapan Kabinet Jokowi, Pertunjukan Politik dan Pesan Soliditas Kabinet
Ditemui terpisah, Paloh menyebut tidak ada pembahasan serius dalam pertemuan antara Jokowi dan ketum parpol.
Namun, ia mengakui bahwa salah satu hal yang mesti diseriusi dari pertemuan itu adalah adanya prediksi dari IMF dan World Bank bahwa akan ada negara-negara yang bakal menjadi negara gagal.
"Mengenai apa yang dipahami oleh IMF dan World Bank. Yang akan mengindikasikan sedikit-sedikitnya ada 40 negara yang akan menjadi. Dan berjarak ke antara 60 minimum negara yang potensi menjadi negara failed state, negara yang gagal," kata Paloh di kawasan GBK, Rabu sore.
Ia pun mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun dua tahun terakhir rawan menyebabkan krisis pangan serta multikrisis lainnya.
Hal itulah yang kemudian dapat membuat sejumlah negara menjadi negara gagal.
"Dari berita yang terakhir kurang lebih, kurang dari dua minggu yang mengingatkan Indonesia, tetapi kita bersyukur, Indonesia tidak masuk dalam daftar dari negara yang terancam seperti itu," kata Paloh.
Baca juga: Demokrat ke Menteri Kabinet Jokowi: Jangan Bergenit Kampanye, apalagi Gunakan Fasilitas Negara
Sementara itu, Paloh menepis jika ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet kedua dalam pertemuan itu.
"Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semuanya," ucap dia.