"Reshuffle" dan Jamuan Makan Siang Jokowi untuk Tujuh Ketum Partai Politik

Tamu yang diundang Jokowi kemarin bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah tujuh ketua umum partai politik pendukungnya.

Menu makan siang yang terhidang pun beragam, baik yang khas Nusantara maupun hidangan ala barat.

Makanan yang disajikan komplet, mulai dari hidangan pembuka atau appetizer, menu utama atau main couse, hingga sajian pencuci mulut atau dessert.

Jamuan makan siang itu berlangsung sebelum Jokowi melantik menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Dalam pertemuan itu, Jokowi duduk di posisi tengah, diapit oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Di hadapan Jokowi, duduk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diapit oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa duduk berhadapan di ujung meja.

Pertemuan berlangsung hangat dan dalam suasana penuh keakraban. Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol pun berbincang-bincang, diselingi tawa.

"Sekali-kali kita makan di sini," ucap presiden.

"Tempatnya bagus, Pak, lebih modern (desainnya)," ujar Airlangga.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, presidential lounge yang menjadi lokasi pertemuan merupakan ruangan yang belum pernah digunakan Jokowi untuk menjamu tamu-tamunya.

Para ketua umum partai politik, kata Pramono, adalah tamu-tamu Jokowi pertama yang dijamu di ruangan tersebut.

"Makan siangnya ya makan siang di tempat baru yang belum pernah dipakai oleh Presiden untuk menjamu siapa pun karena ini memang ruang privat presiden yang disebut dengan presidential lounge," kata Pramono.

"Yang pertama diundang sebagai tamu-tamu adalah ketua-ketua umum partai," kata dia.

Pertemuan ini juga bertepatan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi parpol pendukung Jokowi secara resmi dengan dilantiknya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

"Kebetulan hari ini ada satu ketua umum baru kan gitu yang secara formal dikukuhkan," ujar Pramono.

Ditemui selepas pelantikan menteri dan wakil menteri baru, Airlangga mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas konsolidasi partai politik untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

"Tentunya yang dibahas adalah konsolidasi politik terutama tentu untuk menghadapi tantangan global ke depan. Ini dibahas tentang tantangan di bidang energi, tantangan di bidang pangan," kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, stabilitas politik merupakan kunci agar Indonesia mampu menangani tantangan-tantangan di atas.

"Jadi tantangannya tentu di berbagai sektor itu menjadi berat dan ini hanya bisa ditangani apabila secara politik stabil," kata Airlangga.

Ditemui terpisah, Paloh menyebut tidak ada pembahasan serius dalam pertemuan antara Jokowi dan ketum parpol.

Namun, ia mengakui bahwa salah satu hal yang mesti diseriusi dari pertemuan itu adalah adanya prediksi dari IMF dan World Bank bahwa akan ada negara-negara yang bakal menjadi negara gagal.

"Mengenai apa yang dipahami oleh IMF dan World Bank. Yang akan mengindikasikan sedikit-sedikitnya ada 40 negara yang akan menjadi. Dan berjarak ke antara 60 minimum negara yang potensi menjadi negara failed state, negara yang gagal," kata Paloh di kawasan GBK, Rabu sore.

Ia pun mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun dua tahun terakhir rawan menyebabkan krisis pangan serta multikrisis lainnya.

Hal itulah yang kemudian dapat membuat sejumlah negara menjadi negara gagal.

"Dari berita yang terakhir kurang lebih, kurang dari dua minggu yang mengingatkan Indonesia, tetapi kita bersyukur, Indonesia tidak masuk dalam daftar dari negara yang terancam seperti itu," kata Paloh.

Sementara itu, Paloh menepis jika ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet kedua dalam pertemuan itu.

"Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semuanya," ucap dia.

Tunjukkan stabilitas politik

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, lewat pertemuan tersebut, Jokowi ingin menunjukkan stabilitas politik di hadapan publik.

"Menurut saya, ini ciri khas Pak Jokowi memimpin. Stabilitas politik ditunjukkan terlebih dulu di hadapan publik baru mereka bekerja," ujar Yunarto dalam tayangan Kompas TV.

"Itu menunjukkan juga rekonsiliasi sebagai landasan dan modal dia bekerja. Ini juga yang sedang ditunjukkan, menurut saya, hari ini," kata dia.

Yunarto pun berpandangan, reshuffle kabinet yang dilakukan Rabu kemarin merupakan bentuk pertunjukan politik ketimbang perombakan kabinet.

Sebab, jumlah menteri yang didepak sangat sedikit jumlahnya. Mereka yang masuk ke kabinet pun kental nuansa politik.

Mereka adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang jadi Menteri Perdagangan; Hadi Tjahjanto eks Panglima TNI sebagai Menteri ATR/BPN; politikus PDI-P Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Sekjen PSI Raja Juli sebagai Wakil Menteri ATR/BPN; dan Sekjen PBB Afriansyah Noor di kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

"Tidak ada nama yang bisa dianggap secara teknokratis sesuai dengan latar belakang kementerian yang dipimpin, termasuk di kursi wakil menteri," kata Yunarto.

Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi mengarah pada stabilitas politik sekaligus pesan untuk menyatakan bahwa koalisinya masih solid.

Jokowi dinilai ingin menyampaikan bahwa jajarannya bukan "bebek lumpuh" pada sisa dua tahun kepemimpinannya, sebuah istilah yang kerap disematkan pada rezim yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Kesolidan ini juga terbukti dari tidak adanya partai politik, apalagi ketua umumnya, yang kehilangan kursi menteri.

"Beliau ingin mengatakan, keputusan politik besar yang dilakukan, termasuk reshuffle saat ini adalah output atau bukti solidnya koalisi ini, karena sudah disepakati oleh semua ketua umum partai politik, bahkan menambah satu ketum parpol (Zulkifli Hasan)," kata dia.