Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadi Tjahjanto Jadi Menteri, Penanganan Konflik Tanah Masyarakat Adat Diharapkan Tak Gunakan Gaya Militer

Kompas.com - 15/06/2022, 20:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak menggunakan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik tanah dengan masyarakat adat.

"Kita berharap menteri ATR/BPN yang baru ini di dalam konteks dia bekerja sebagai menteri tidak menggunakan gaya militer, di dalam dia bekerja tidak ada pendekatan militer terhadap masyarakat adat dan lokal," kata Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Pengurus Besar AMAN, Muhammad Arman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Arman mengatakan, Hadi harus memastikan adanya kebijakan yang mendukung pendaftaran hak masyarakat adat secara kolektif.

Baca juga: Zulhas-Hadi Tjahjanto Dilantik Jadi Menteri, Paloh: Harus Kerja, Harapan Rakyat Tinggi

Selain itu, ia meminta, TAP MPR nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi landasan kebijakan Kementerian ATR/BPN agar dapat memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

"Menteri yang baru harus memastikan pelaksanaan reforma agraria sejati, harus mampu menerobos problem-problem struktural, penyelesaian konflik agraria yang membelenggu Masyarakat adat, petani, nelayan tradisional yang terjadi selama ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Arman mengatakan, ada banyak pekerjaan rumah (PR) terkait konflik tanah yang harus diselesaikan pemerintah, salah satunya konflik tanah di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Itu saya kira menjadi satu PR segera dicarikan solusinya, kemudian masyarakat adat Rendy yang kemudian konflik dengan pembangunan bendungan, ini harus diselesaikan sesuai TAP MPR Nomor IX tadi," ucapnya.

Baca juga: Jabat Menteri ATR, Hadi Tjahjanto Bakal Selesaikan Masalah Sertifikat Tanah hingga Lahan IKN

Adapun Hadi dilantik Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (15/6/2022) siang. Dia menggantikan Menteri ATR/BPN sebelumnya, Sofyan Djalil.

Dengan posisi baru ini, Hadi kembali ke lingkar pemerintahan setelah menyerahkan tongkat komandonya sebagai pimpinan tertinggi korps militer kepada Jenderal Andika Perkasa pada 19 November 2021 karena purnatugas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com