Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beragam Respons Partai Politik Jelang "Reshuffle" Kabinet 2022

Kompas.com - 15/06/2022, 10:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar mengenai perombakan kabinet atau reshuffle kembali menjadi perbincangan. Besar dugaan, reshuffle akan dilakukan pada Rabu (15/6/2022).

Elite partai politik pun merespons kabar tersebut, khususnya partai politik yang memiliki jatah kursi di kabinet karena tergabung koalisi pemerintah.

Kuat dugaan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan dapat jatah kursi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Zulkifli Hasan Dikabarkan Gantikan Mendag Lutfi

Sejumlah elite parpol mengaku juga sudah mendapatkan kabar tersebut. Namun, mereka mengaku hanya mendengar informasi dan tidak lantas membenarkannya.

Respons PKB

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku mendengar informasi soal masuknya kader PAN ke kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Menurut informasi yang diterimanya, PAN akan dapat posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Dengar-dengar informasi saja, bukan A1," kata Jazilul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Ia enggan membeberkan lebih jauh soal informasi yang diterima.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid meyakini, menteri kader PKB tak menjadi bagian dari perombakan kabinet.

Baca juga: Daftar Menteri yang Belum Pernah Terkena Reshuffle pada Periode Kedua Jokowi

Ada sejumlah menteri dari PKB yaitu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Insya Allah aman-aman saja," ucap Wahid ditemui di Kantor KPU, Selasa malam.

PAN

Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri di kabinet.

Namun, Bima tak menyebutkan nama kader PAN yang dimaksud bakal mengisi kursi kabinet.

"Informasinya kalau posisi menteri mungkin satu. Tetapi yang lainnya belum kami pastikan," ujar Bima di Kantor DPP PAN, Selasa.

Bima mengatakan, PAN sudah menyerahkan sepenuhnya soal nama itu kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Waketum PAN Yandri Susanto menegaskan bahwa partainya siap jika diminta Jokowi untuk membantu di kabinet.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Zulkifli Hasan Dikabarkan Gantikan Mendag Lutfi

Yandri menyatakan, Zulkifli Hasan menjadi prioritas jika presiden meminta kader PAN masuk kabinet.

"Pak Zul prioritas (menjadi menteri)," kata Yandri di Kantor DPP PAN, Selasa.

PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak mempersoalkan jika akhirnya PAN mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet, termasuk jika akhirnya Zulkifli Hasan yang masuk ke kabinet.

"Kalau bagi, PPP tidak ada masalah beliau (Zulkifli) menjadi menteri di bidang ATR atau apa. Silakan saja. Itu menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Gedung DPR, Selasa.

Pria yang akrab disapa Awiek itu juga menyinggung bergabungnya PAN ke partai koalisi tahun lalu, tetapi belum mendapatkan "jatah kue".

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Zulkifli Hasan Dikabarkan Gantikan Mendag Lutfi

Awiek juga memprediksi menteri di bidang perekonomian akan di-reshuffle.

Apalagi, ia melihat hasil survei Charta Politika terkini menunjukkan lebih dari 50 persen responden menyatakan kondisi perekonomian saat ini buruk.

"Ya kalau dikaitkan (hasil survei) ada juga (menteri di sektor ekonomi yang mungkin di-reshuffle). Kalau kemungkinan ternyata tidak ada, ya apa boleh buat wong (orang) hak prerogatif presiden," jelasnya.

Nasdem

Sementara itu, Partai Nasdem mengaku siap dengan apa pun konsekuensi dari reshuffle kabinet.

Adapun Nasdem saat ini memiliki tiga kursi di kabinet, yakni Siti Nurbaya di Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Syahrul Yasin Limpo di Menteri Pertanian, dan Johnny G Plate Menteri Komunikasi dan Informatika.

"Nasdem siap kurang, siap tetap, siap tambah," kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate di Kantor KPU, Selasa.

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Nasdem: Siap Kurang, Siap Tetap, Siap Tambah

Nasdem yakin, ketika Jokowi melakukan kocok ulang posisi menteri, hal tersebut sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang rasional.

Plate menyatakan, partainya menghormati apa pun keputusan Jokowi sebagai hak prerogatifnya.

PDI Perjuangan

Partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019, PDI Perjuangan (PDI-P) mengaku optimistis reshuffle tidak akan mengubah komposisi kader partainya di kabinet.

Wakil Sekjen PDI-P Arif Wibowo menyatakan, bisa saja kursi kabinet untuk PDI-P justru ditambah.

"Jumlah menterinya tetap seperti yang ada. Bahkan bisa tambah, saya tidak tahu apakah nanti Pak Utut (Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto) apakah Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Arif ditemui di Grand Paragon, Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, jika PAN masuk kabinet, PDI-P tidak mempersoalkannya.

Baca juga: PAN Dikabarkan Masuk Kabinet, PDI-P: Baik-baik Saja, Itu Kewenangan Presiden

Menurut Arif, PDI-P menganggap bahwa pemilihan tokoh partai untuk masuk kabinet juga diputuskan dan menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

"Baik-baik saja, itu kewenangan presiden, prerogatif presiden. Ya presiden mau ambil siapa aja boleh. Itu kewenangan presiden," tegasnya.

Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak mendapat bocoran soal reshuffle. 

Kendati demikian, Golkar siap bekerja sama jika PAN masuk kabinet maupun di luar kabinet.

"Kalau di luar kabinet siap, dengan semua pun siap. Kalau kabinet kan harus kompak," kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas evaluasi PPKM di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/6/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com