Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Markas Koarmada I TNI AL Dipindah ke Kepri dari Jakarta

Kompas.com - 14/06/2022, 07:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, pemindahan Markas Komando Armada I (Koarmada I) dari Jakarta ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau karena faktor konstelasi geogafris.

Faktor geografis tersebut seperti wilayah yang dianggap mempunyai kerawanan strategis, misalnya, Perairan Sabang, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna Utara, hingga Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I) yang melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia.

“Ini semuanya lebih memudahkan dan lebih efisien apabila unsur-unsur armada ini ada di sana, di Tanjung Uban. Pangkalannya nanti di Tanjung Uban, pangkalan kapal-kapalnya (kapal perang),” kata Yudo selepas memimpin serah terima jabatan di Komplek Satuan Kapal Koarmada I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Markas Koarmada I TNI AL Dipindah dari Jakarta ke Kepri pada 5 Desember

Selain karena dua faktor tersebut, pemindahan ini juga seiring dengan beroperasinya satuan baru hasil validasi organisasi TNI AL, yakni Koarmada Republik Indonesia (Koarmada RI) yang bermarkas di Jakarta.

Yudo menargetkan pemindahan markas tersebut mulai efektif pada 5 Desember 2022 atau bertepatan pada saat peringatan Hari Armada.

Nantinya, TNI AL memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di Tanjungpinang, misalnya, untuk mengisi kebutuhan prajurit Kormada I, TNI AL akan menarik personel dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV/Tanjungpinang.

Adapun personel TNI AL yang sebelumnya bertugas di Koarmada I akan mengisi pos-pos di Koarmada RI di Jakarta.

Baca juga: Perwira TNI AL Dituding Minta Rp 5,4 Miliar, KSAL: Tunjukkan Siapa, kalau Perlu Difoto

Selain pemindahan Markas Koarmada I, TNI AL akan menggeser Markas Lantamal IV/Tanjungpinang ke Batam.

Prajurit TNI AL yang sebelumnya bertugas di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam akan digeser untuk mengisi pos di Lantamal IV.

“Jadi tidak secara besar-besaran sehingga lebih efektif, efisien karena sarana prasarana sudah memenuhi syarat,” ucap Yudo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com