Kompas.com - 10/06/2022, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, ada sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat membentuk koalisi.

Persoalan pertama, kata Ari, adalah dinamika hubungan antara PKB dan Nahdlatul Ulama.

"PKB tidak akan mempunyai magnitude politik yang besar tanpa dukungan PBNU. Sementara relasi PKB dengan PBNU 'sedang tidak baik-baik saja' sehingga dipastiikan suara Nadhliyin tidak otomatis bermuara di PKB," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Sinyal persoalan dalam hubungan PKB dan NU itu terlihat dari pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua partai tak menggunakan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi senjata berkompetisi politik.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak (tidak) boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, 23 Mei 2022.

Baca juga: Bangun Koalisi dengan PKS, Waketum PKB: Kami Sering Di-framing Seakan Tak Bisa Bertemu

Ia juga mengingatkan supaya dalam praktiknya tidak menggunakan politik identitas agama, termasuk NU.

“Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, tidak. NU ini selalu untuk bangsa,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengeklaim mendapat dukungan dari massa NU untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gus Yahya mengatakan, pihaknya hanya menunggu bukti atas klaim Cak Imin tersebut.

“Nanti kan kita lihat pemilu hasilnya bagaimana, didukung siapa,” ujar Gus Yahya.

Persoalan lainnya, kata Ari, adalah prinsip politik PKS dengan PKB.

Dia memperkirakan hal itu bisa menjadi salah satu ganjalan dalam kerja sama antarkader poros koalisi PKS-PKB supaya bisa bertahan sampai Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Sinyal Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik, PPP: Kalau Konstruksinya Pemilu, Belum Cukup Usung Capres

"PKS lekat dengan politik sektarian yang diametral dengan akar rumput PKB yang lebih moderat dan mudah 'connect' dengan suara Marhaen dan Nasionalis," ucap Ari.

"Ide koalisi PKB dan PKS ibaratnya mengaduk bumbu petis dan bumbu kacang yang mengurangi selera makan pemilih," lanjut Ari.

Gagasan poros koalisi PKS-PKB diperkenalkan dalam jumpa pers di Kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

PKS diwakili oleh Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua DPP Sukamta. Sedangkan PKB diwakili oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Wakil Bendahara Umum Nasim Khan.

Pembentukan koalisi PKS-PKB seakan ingin menjadi pengimbang dari Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Koalisi yang Dibangun PKB-PKS Buka Pintu bagi Partai Lain untuk Gabung

Aboe mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuman mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata dia.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Baca juga: Buka Peluang Koalisi dengan PKS, Waketum PKB: Bisa Jadi Semut Merah, Kecil tapi Berasa

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu. Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Jazilul mengakui, PKB pun harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai koalisi yang dibangun PKB bersama PKS.

Sebab, menurut dia, masih ada anggapan bahwa PKB dan PKS memiliki perbedaan akidah.

"Ini kan juga harus disampaikan kepada publik, bahwa ini urusannya bukan akidah, tapi urusannya bagaimana politik ini memberikan kesejahteraan," ujar dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Diamanty Meiliana, Dani Prabowo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jalani 'Fit and Proper Test', Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Nasional
Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Nasional
Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Nasional
Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Nasional
Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Nasional
Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.