Salin Artikel

Menilik Potensi Rintangan dalam Poros Koalisi PKB-PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, ada sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat membentuk koalisi.

Persoalan pertama, kata Ari, adalah dinamika hubungan antara PKB dan Nahdlatul Ulama.

"PKB tidak akan mempunyai magnitude politik yang besar tanpa dukungan PBNU. Sementara relasi PKB dengan PBNU 'sedang tidak baik-baik saja' sehingga dipastiikan suara Nadhliyin tidak otomatis bermuara di PKB," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Sinyal persoalan dalam hubungan PKB dan NU itu terlihat dari pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua partai tak menggunakan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi senjata berkompetisi politik.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak (tidak) boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, 23 Mei 2022.

Ia juga mengingatkan supaya dalam praktiknya tidak menggunakan politik identitas agama, termasuk NU.

“Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, tidak. NU ini selalu untuk bangsa,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengeklaim mendapat dukungan dari massa NU untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gus Yahya mengatakan, pihaknya hanya menunggu bukti atas klaim Cak Imin tersebut.

“Nanti kan kita lihat pemilu hasilnya bagaimana, didukung siapa,” ujar Gus Yahya.

Persoalan lainnya, kata Ari, adalah prinsip politik PKS dengan PKB.

Dia memperkirakan hal itu bisa menjadi salah satu ganjalan dalam kerja sama antarkader poros koalisi PKS-PKB supaya bisa bertahan sampai Pilpres 2024 mendatang.

"PKS lekat dengan politik sektarian yang diametral dengan akar rumput PKB yang lebih moderat dan mudah 'connect' dengan suara Marhaen dan Nasionalis," ucap Ari.

"Ide koalisi PKB dan PKS ibaratnya mengaduk bumbu petis dan bumbu kacang yang mengurangi selera makan pemilih," lanjut Ari.

Gagasan poros koalisi PKS-PKB diperkenalkan dalam jumpa pers di Kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

PKS diwakili oleh Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua DPP Sukamta. Sedangkan PKB diwakili oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Wakil Bendahara Umum Nasim Khan.

Pembentukan koalisi PKS-PKB seakan ingin menjadi pengimbang dari Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Aboe mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuman mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata dia.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu. Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Jazilul mengakui, PKB pun harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai koalisi yang dibangun PKB bersama PKS.

Sebab, menurut dia, masih ada anggapan bahwa PKB dan PKS memiliki perbedaan akidah.

"Ini kan juga harus disampaikan kepada publik, bahwa ini urusannya bukan akidah, tapi urusannya bagaimana politik ini memberikan kesejahteraan," ujar dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Diamanty Meiliana, Dani Prabowo)

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/17060001/menilik-potensi-rintangan-dalam-poros-koalisi-pkb-pks

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke